RADAR PALU – Partai Hijau Indonesia (PHI) Sulawesi Tengah menilai desakan penghentian maupun penundaan program Berani Cerdas dan Berani Sehat yang dilontarkan Fraksi PDIP Sulteng tidak didasari kajian yang kuat serta cenderung sebatas wacana di ruang publik.
Ketua PHI Sulteng, Aulia Hakim, menyebut pernyataan anggota Fraksi PDIP, Suryanto, terkesan fatalis dan tidak menawarkan solusi konkret terhadap persoalan mendasar di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Desakan itu tidak mendasar dan terkesan fatalis. Bahkan secara sikap bertentangan dengan visi pengentasan kemiskinan yang selama ini digaungkan PDIP. Seharusnya analisa tersebut muncul sejak awal pemerintahan Anwar–Reny berjalan,” tegas Aulia.
Baca Juga: Cargill Dukung Pengadaan Kakao Bersertifikat di Indonesia dengan Rp38,8 Miliar Premi untuk Petani
Meski demikian, Aulia tetap mengapresiasi sikap kritis yang ditunjukkan Suryanto. Namun, menurutnya, kritik seharusnya diiringi dengan solusi, bukan justru mendorong penghentian program yang saat ini menjadi sandaran masyarakat.
Ia menegaskan, ribuan warga Sulawesi Tengah saat ini bergantung pada program Berani Cerdas dan Berani Sehat, terutama dalam hal pembiayaan pendidikan dan layanan kesehatan.
“Kalau program itu dihentikan, bagaimana nasib mahasiswa dan masyarakat yang sudah bergantung? Pemerintah justru harus menjawab tantangan, bukan mundur,” ujarnya.
Aulia menilai, alih-alih dihentikan, program tersebut seharusnya dievaluasi dan diperbaiki. Ia mencontohkan, pada program Berani Cerdas, penyaluran bantuan perlu berbasis skema prioritas dengan memperbaiki validitas data penerima manfaat.
Menurutnya, pemerintah daerah dapat mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan fokus pada kelompok masyarakat sangat miskin atau desil 1 dan 2 sebagai penerima prioritas.
“Jika masih terbuka secara umum tanpa skema prioritas, maka itu yang harus dibenahi. Data penerima harus benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan,” jelasnya.
Baca Juga: Menhan Kumpulkan Jenderal Purnawirawan, Bahas Hormuz
Selain itu, kebijakan penghapusan pungutan biaya bagi siswa SMA sederajat di Sulawesi Tengah juga dinilai perlu diawasi implementasinya di tingkat sekolah, guna memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif.
Lebih jauh, Aulia mendorong Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, untuk membentuk tim khusus pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Tim ini diharapkan mampu mengintegrasikan program Berani Cerdas dan Berani Sehat dengan agenda besar penanggulangan kemiskinan.
Ia juga menyoroti persoalan membludaknya pasien di rumah sakit daerah yang belum diimbangi dengan kesiapan tenaga teknis dan fasilitas layanan kesehatan.
“Melalui wadah khusus itu, pemerintah bisa memetakan kondisi riil di lapangan dan merumuskan solusi yang lebih komprehensif, sehingga kebijakan tidak justru mengorbankan rakyat,” katanya.
Aulia menegaskan, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menghadirkan kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga solutif di tengah kompleksitas persoalan sosial dan ekonomi di Sulawesi Tengah.
“Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah solusi, bukan sekadar polemik,” tutupnya. (*)
Editor : Agung Sumandjaya