RADAR PALU – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Tahun 2025 memperlihatkan persoalan mendasar dalam struktur keuangan daerah. Ketidaktercapaian target pendapatan, terutama dari sektor transfer, mendorong anggaran daerah masuk dalam tekanan defisit yang cukup dalam.
Hal ini terkuak saat rapat paripurna penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai akhir Tahun Anggaran 2025, yang digelar oleh DPRD Banggai pada Selasa (21/04/2026).
Dalam LKPJ Tahun Anggaran 2025, terungkap bahwa dari target pendapatan sebesar Rp2,942 triliun, realisasi hanya mencapai Rp2,688 triliun. Kesenjangan ini memperlihatkan masih rapuhnya proyeksi pendapatan daerah.
Baca Juga: Besok! DPRD Banggai Panggil OPD Terkait Pemasangan Portal
Pendapatan transfer hanya terealisasi Rp2,358 triliun dari target Rp2,6 triliun atau sekitar 89 persen. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dinilai menjadi salah satu titik lemah, ketika realisasi tidak sesuai harapan.
Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah, termasuk hibah pemerintah, relatif stabil dengan capaian Rp24,4 miliar dari target Rp24,8 miliar atau 98 persen.
Dari sisi belanja, pemerintah daerah mencatat realisasi Rp3,052 triliun dari target Rp3,316 triliun atau sekitar 92 persen. Belanja operasi masih mendominasi dengan Rp2,43 triliun, sementara belanja modal yang berhubungan langsung dengan pembangunan publik hanya terealisasi Rp616 miliar dari target Rp640 miliar.
Baca Juga: Mendes PDT Fokus Penguatan Ekonomi Desa di Banggai Bersaudara
Artinya, masih terdapat sekitar Rp24 miliar anggaran belanja modal yang tidak terserap, memunculkan pertanyaan terkait efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
Belanja tidak terduga juga tercatat sangat rendah, hanya Rp400 juta dari target Rp6 miliar atau 0,62 persen. Sementara belanja transfer terealisasi Rp392 miliar dari target Rp410 miliar.
Akumulasi kondisi tersebut berdampak pada defisit anggaran yang mengalami penurunan sekitar Rp373 miliar, dengan realisasi penurunan mencapai lebih dari Rp360 miliar.
Baca Juga: Kolaborasi Pemkab Bersama Perusahaan Tingkatkan PKPMD di Kabupaten Banggai
Wakil Bupati Banggai yang mewakili Bupati dalam penyampaian LKPJ menyampaikan bahwa kondisi ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah.
“Kami menyadari bahwa realisasi pendapatan, khususnya dari sektor transfer, belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini berdampak pada keseimbangan anggaran daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan melakukan langkah-langkah perbaikan kedepan, terutama dalam memperkuat kemandirian fiskal.
Baca Juga: Satgas MBG Banggai Perketat Standar SPPG, Wajib Penuhi SLHS dan IPAL
“Kedepan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah akan terus kami dorong, disertai dengan peningkatan efisiensi belanja agar pengelolaan keuangan daerah lebih sehat dan berkelanjutan,” katanya.
Untuk menutup defisit yang terjadi, pemerintah daerah mengandalkan skema pembiayaan. Langkah ini membuat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada penetapan tahun 2025 tercatat nihil.
Kondisi ini kembali menegaskan bahwa struktur fiskal daerah masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar efektif menopang pembangunan dan pelayanan publik.
Baca Juga: PPPK di Banggai Terancam Dirumahkan Imbas Efisiensi Anggaran
Di tengah kondisi tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mencatatkan kinerja positif. Dari target Rp294 miliar, realisasi mencapai Rp305 miliar atau 103 persen. Namun capaian ini belum mampu menutup kekurangan dari sektor lain, khususnya pendapatan transfer yang masih mendominasi struktur APBD.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin