RADAR PALU – Wakil Gubernur Sulteng Reny A. Lamadjido membuka jalur komunikasi langsung untuk mengawasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan, ia mempersilakan publik melapor via WhatsApp jika ada masalah di lapangan.
“Kami harap semua bekerjasama. Jangan sungkan-sungkan WA saya kalau ada masalah,” tegasnya, Sabtu (18/4/2026).
Pengawasan Dibuka Lebar, Publik Diajak Terlibat
Langkah ini menegaskan posisi Pemprov sebagai pengawas aktif program MBG di Sulawesi Tengah. Pengawasan tak hanya dari pemerintah, tapi juga melibatkan pelaku usaha dan masyarakat.
Baca Juga: Selat Hormuz Dibuka, Tiket Pesawat Bisa Turun? Warganet Langsung Bereaksi
Reny menilai, keterbukaan ini penting agar setiap persoalan bisa cepat ditangani sebelum melebar.
MBG Tak Lepas Masalah, Tapi Harus Jadi Solusi
Ia mengakui program sebesar MBG pasti menghadapi dinamika di lapangan. Namun, justru dari situ evaluasi bisa dilakukan.
Baca Juga: Prabowo ke Ketua DPRD: Kita Semua Patriot, Harus Cinta Rakyat
“Dari situ kita belajar, lakukan koreksi dan pembenahan,” ujarnya.
MBG tak hanya ditargetkan meningkatkan gizi, tapi juga menggerakkan ekonomi rakyat—terutama pelaku usaha makanan dan rantai pasok lokal.
GAPEMBI Jadi Mitra Kunci
Pemprov berharap DPW GAPEMBI Sulteng berperan sebagai penghubung penting antara pemerintah, pelaku usaha, dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kolaborasi ini dinilai krusial untuk memastikan dapur SPPG berjalan sesuai standar.
“Mari kita kolaborasi,” ajak Reny.
Banyak Pihak Terlibat, Tekanan Pengawasan Meningkat
Pelantikan DPW GAPEMBI turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari DPRD, BGN, KADIN, hingga perbankan.
Artinya, pengawasan MBG kini berada dalam sorotan banyak pihak—dan publik punya ruang lebih besar untuk ikut mengawal.
Program MBG kini bukan sekadar kebijakan pusat. Di Sulteng, jalur pengawasan dibuka lebar—dan semua orang bisa ikut terlibat.***
Editor : Muhammad Awaludin