RADAR PALU – Isu keberlanjutan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi sorotan dalam kegiatan Halal Bihalal 1447 Hijriah tingkat Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Rabu (15/4/2026).
Di tengah kekhawatiran yang berkembang, pemerintah daerah menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada kebijakan untuk merumahkan tenaga PPPK.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Zulfinasran, saat membacakan sambutan Bupati yang berhalangan hadir di awal kegiatan.
Baca Juga: Parimo Jadi Sorotan, Program Berani Berdering Sasar Desa Terpencil
“Belum ada kebijakan merumahkan PPPK, namun evaluasi tetap berjalan untuk memastikan kinerja yang optimal,” tegas Zulfinasran.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi jawaban atas keresahan sejumlah tenaga PPPK terkait kepastian status mereka ke depan. Pemda, kata dia, tetap menjaga keseimbangan antara peningkatan kinerja dan stabilitas pelayanan publik.
Selain menyinggung PPPK, Sekda juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Ia menekankan pentingnya gotong royong menjaga kebersihan selokan dan drainase guna mencegah potensi banjir.
Baca Juga: Antrean Truk Mengular, Pemkab Parimo Dorong Forum Lalu Lintas Cari Solusi Terpadu
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan agar pohon-pohon tua yang berisiko tumbang segera dipangkas demi keselamatan pengguna jalan.(Cr5)
Usai rangkaian kegiatan, Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, S.Kom, tiba di lokasi dan disambut hangat masyarakat. Dalam amanatnya, Bupati menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan karena padatnya agenda di tingkat provinsi.
“Saya mohon maaf atas keterlambatan, namun saya tetap berupaya hadir karena ini sudah menjadi komitmen untuk bertemu masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: Pangan Murah di HUT Parimo: Redam Inflasi atau Sekadar Panggung Seremonial?
Bupati kemudian menegaskan kembali bahwa nasib tenaga PPPK tetap menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia memastikan upaya mencari solusi terbaik terus dilakukan agar tidak berdampak pada pelayanan publik maupun perputaran ekonomi masyarakat.
“Kita akan terus mencari solusi terbaik agar tidak berdampak pada masyarakat dan perputaran ekonomi daerah,” tegasnya.
Selain itu, Bupati juga menyoroti isu strategis lainnya seperti penanganan narkoba dan praktik illegal fishing yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.
Baca Juga: Sinergi PKK dan Bunda PAUD Ditekankan, Pemkab Parimo Targetkan Generasi Emas
“Ilegal fishing ini sangat berdampak bagi masyarakat pesisir. Ini menjadi perhatian serius yang harus kita tangani bersama,” tambahnya.
Di akhir penyampaiannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dan mempererat silaturahmi dalam momentum Syawal.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin