RADAR PALU - Resonara kembali mengadakan diskusi bertajuk Ngaji Geopolitik dengan mengangkat tema "Dampak Perang Dunia Terhadap Indonesia".
Diskusi ini menghadirkan pakar komunikasi politik dan praktisi politik yang mengupas tuntas ancaman krisis energi hingga urgensi industrialisasi nasional bagi Indonesia di tengah bayang-bayang Perang Dunia III, Minggu (12/04/2026).
Praktisi Politik, Fahmi Najib A. Balcher, SH., MH, menyoroti posisi strategis Selat Hormuz sebagai urat nadi pasokan minyak dunia yang kini terancam ditutup akibat perang asimetris antara Iran dan Amerika-Israel.
Baca Juga: Ujian Tanpa Kertas! Siswa SD Inpres Baru Kini Pakai Chromebook dan Google Form
"Dampak pertama bagi Indonesia, kita akan mengalami krisis energi. Karena sumber daya ketahanan energi kita itu kurang lebih 60 persen berasal dari negara Arab, semuanya lewat dari pintu Selat Hormuz," ujar Fahmi
Ia juga mengungkap dampak dari ditutupnya jalur tersebut mulai dirasakan di sejumlah negara Barat yang diakibatkan seperti Amerika Serikat dan kawasan Eropa, mengalami kenaikan harga bahan bakar dalam beberapa waktu terakhir. Dampaknya tidak hanya terbatas pada sektor energi, tetapi juga dapat memicu inflasi dan tekanan ekonomi yang lebih luas
"Nah, laporan terakhir dari Energy International Agency, itu melaporkan bahwa kondisi masyarakat Eropa khususnya, kemudian masyarakat Amerika pada khususnya hari ini, semakin naik sudah. Harga BBM di Amerika di kurs kita ini sudah naik kurang lebih 50 ribu," ungkapnya.
Baca Juga: Siswa Antusias Sambut MBG, Kehadiran dan Semangat Belajar Meningkat di SMP 14 Palu
Selanjutnya fahmi menambahkan bahwa jika perang berlanjut hingga tiga bulan ke depan, Indonesia berisiko menghadapi krisis multidimensi, mulai dari sektor fiskal hingga manufaktur yang berujung pada ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal akibat lonjakan biaya energiq
"Kalau pasokan minyak itu yang keluar dari selat hormus itu 20% tidak bisa keluar, ini akan berdampak. Yang kedua, kita akan mengalami krisis multidimensi, baik itu di sektor fiskal maupun di sektor industri-industri manufaktur. Nah, kalau industri manufaktur kita tidak bisa bergerak maka efeknya kita ketahui bersama akan terjadi PHK," katanya.
Dalam tinjauan politiknya, praktisi politik tersebut juga mengkritisi posisi tawar diplomasi Indonesia yang dinilai masih lemah di forum global. Ia menyinggung posisi Presiden Prabowo dalam organisasi internasional yang dinilai berada di tengah pusaran kepentingan negara-negara yang terlibat konflik.
Baca Juga: PETI Merajalela, Regulasi Tambang Rakyat Tak Kunjung Terbit, DPRD Minta Langkah Nyata
"Indonesia tidak boleh berangkat pada blok kanan atau blok kiri, ini sebenarnya bisa menguntungkan bagi Indonesia. Namun, di sisi lain, kita tahu bersama bahwa Presiden Prabowo hari ini kan bergabung dalam sebuah organisasi, Board of Peace (BOP) yang diisi oleh negara-negara yang hari ini memprakarsai perang di Timur Tengah," jelasnya.
Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik, Taufik Lasenggo, S.Sos., M.Si menyoroti bagaimana fenomena post-truth dan mediatisasi informasi mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perang. Meskipun secara matematis ekonomi Indonesia sering dianggap rentan karena beban utang yang besar, Taufik menilai ada faktor non-teknis yang membuat bangsa ini tetap bertahan.
"Kenapa Indonesia masih bisa bertahan? Localistik. Kekuatan kebersamaan, persatuan, bahkan kekayaan alam kita mampu menopang kita," tegas Taufik. Ia pun mendorong agar pemerintah lebih mengedepankan komunikasi politik yang berbasis pada nilai-nilai teologi dan etika untuk menjaga kondusivitas nasional.
Baca Juga: Jurnalis Erni Bau Diteror Belasan Orang Usai Kritik Anleg Morut
Diskusi ini menghasilkan kesimpulan penting mengenai perlunya perubahan arah kebijakan nasional. Para pemantik sepakat bahwa Indonesia harus berhenti menjadi negara tujuan impor dan mulai membangun kedaulatan industri sendiri, mencontoh kemandirian teknologi dan pendidikan Iran yang mampu bertahan meski diembargo selama puluhan tahun.
Fahmi Balcher mendorong penguatan tiga sektor utama mulai industrialisasi Nasional yang mana negara harus lebih dominan dalam penguasaan sumber daya alam agar memiliki daya tawar (bargaining power) yang kuat.
Kemudian ia juga menjelaskan pentingnya penguatan UMKM sehingga dapat menjadi bantalan ekonomi domestik yang telah terbukti mampu menyerap guncangan krisis.
Baca Juga: Pemangku Adat Didorong Jadi Juru Damai Non-Litigasi
Terakhir diskusi ditutup dengan harapan kolektif agar jalan politik "Bebas Aktif" Indonesia dapat menjadi jembatan perdamaian di forum PBB demi menghindari kesengsaraan manusia yang lebih luas akibat perang.
"Mungkin kita berharap bahwa jalan politik bebas aktif Indonesia ini bisa kemudian menjadi jembatan agar kemudian kedua belah pihak negara ini bisa menahan dan berhenti melalui dorongan Indonesia mungkin di forum BBB atau ke forum-forum global yang lain untuk mencari jalan agar Indonesia harus keluar dari situasinya," pungkas Fahmi.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin