RADAR PALU — Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai mulai berdampak pada keberlangsungan tenaga kerja, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal ini seiring menurunnya kemampuan keuangan daerah.
Kondisi tersebut diperparah dengan semakin menipisnya kas daerah dalam beberapa waktu terakhir.
Baca Juga: Kunjungi Polres Banggai, Kapolda Sulteng dan Ketua Bhayangkari Serahkan Bantuan Sosial
Hingga kini, pemerintah daerah juga belum menerima transfer anggaran dari pemerintah pusat, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah.
Selain itu, penerapan sistem kerja kombinasi Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFA) turut memengaruhi kebijakan penataan tenaga kerja, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dan ketersediaan anggaran.
“Kalau ingin pembangunan daerah berjalan dengan keuangan yang ada saat ini, otomatis harus ada yang dikorbankan, salah satunya dengan merumahkan sebagian PPPK yang sudah ada,” terang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banggai, Damri Dayanun, hal ini disampaikan dalam rapat Transformasi Budaya Kerja di lingkup Pemkab Banggai, Jumat (10/04/2026).
Baca Juga: Pemkab Banggai dan BPJS Kesehatan Jamin Reaktivasi Peserta PBI JKN
Sebagai masukan Damri menyampaikan dengan kondisi keuangan daerah yang saat ini tengah mengalami tekanan, serta pembangunan daerah yang harus berjalan tentu berpengaruh pada kemampuan daerah dalam membiayai belanja, termasuk untuk tenaga PPPK.
Ia menambahkan, langkah efisiensi menjadi opsi yang harus ditempuh agar pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan.
“Melakukan penyesuaian belanja dan evaluasi terhadap kebutuhan pegawai di masing-masing OPD sangat diperlukan. Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi harus dilakukan agar keuangan daerah tetap stabil,” katanya.
Baca Juga: Jumlah KPM PKH di Kabupaten Banggai Menurun, Ratusan Warga Ajukan Mundur Sukarela
Pemerintah daerah menyebutkan masih melakukan kajian lanjutan terkait langkah yang akan diambil ke depan, termasuk kemungkinan penyesuaian jumlah tenaga PPPK yang saat ini sudah ada di lingkup Pemkab Banggai.
Di sisi lain, para pegawai berharap adanya kejelasan kebijakan serta solusi agar tidak kehilangan mata pencaharian.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan PPPK, terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada penghasilan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Baca Juga: Kapolda Sulteng Resmikan Gedung SPPG Polres Banggai, Dukung Program Gizi Nasional.
Mereka berharap pemerintah pusat segera menyalurkan anggaran yang dibutuhkan agar kondisi keuangan daerah dapat kembali stabil dan tidak berdampak pada tenaga kerja.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin