RADAR PALU – Peringatan HUT ke-24 Kabupaten Parigi Moutong jadi momentum evaluasi pembangunan. Gubernur Sulteng Anwar Hafid menargetkan penurunan kemiskinan dari 12 persen menjadi 5 persen dalam lima tahun ke depan.
Gubernur menegaskan, hari jadi daerah bukan sekadar seremoni, tetapi refleksi capaian dan tantangan pembangunan.
“Selamat ulang tahun ke-24 untuk Kabupaten Parigi Moutong. Semoga semakin maju, jaya, dan rakyatnya semakin bahagia,” ujar Anwar.
Selama 24 tahun, Parigi Moutong dinilai menunjukkan progres di berbagai sektor. Mulai infrastruktur, pertanian, perikanan, hingga pelayanan publik.
Target Tekan Kemiskinan
Meski berkembang, tantangan masih besar. Angka kemiskinan di Parigi Moutong masih sekitar 12 persen.
Baca Juga: DLH Parigi Moutong Bimtek 19 SPPG, Tekankan Pengelolaan Limbah Sesuai Baku Mutu
Pemprov Sulteng menargetkan penurunan hingga 5 persen dalam lima tahun ke depan.
“Ini tugas kita bersama. Kunci utama menurunkan kemiskinan adalah meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja,” tegasnya.
Dorong Hilirisasi dan UMKM
Potensi sumber daya alam Parigi Moutong dinilai besar, termasuk komoditas durian yang mulai dikelola melalui packing house.
Fasilitas ini telah menyerap ratusan tenaga kerja dan memperkuat ekonomi lokal.
Selain itu, rencana pengembangan industri berbasis hilirisasi, termasuk pengolahan nikel menjadi baterai kendaraan listrik, diproyeksikan membuka lapangan kerja baru.
Baca Juga: Pemkab Parigi Moutong Genjot Vaksinasi PMK Gratis, 1.000 Dosis Disiapkan
Program Koperasi Desa juga didorong untuk meningkatkan daya saing masyarakat di sektor UMKM dan pertanian.
Program Unggulan Pemprov
Gubernur turut menyinggung program Pemprov Sulteng seperti Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Lancar, hingga Berani Menyala.
Melalui program Berani Berkah, pembangunan spiritual juga diperkuat sebagai fondasi kemajuan daerah.
“Mari kita jaga persatuan. Dengan kebersamaan, Parigi Moutong akan semakin maju dan berkontribusi bagi Sulawesi Tengah,” tutupnya.
Peringatan HUT turut dihadiri unsur Forkopimda, DPRD, kepala daerah, hingga masyarakat setempat.***
Editor : Muhammad Awaludin