RADAR PALU - Pembelian alat gym atau fitness oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) menggunakan anggaran Rp 447 juta sontak mendapat sorotan tajam dari DPRD Sulteng.
Mengingat anggaran Rp 447 juta dilahirkan diluar pembahasan DPRD Sulteng. Sehingga, kebijakan tidak populis ini menjadi bola liar di tengah masyarakat.
Anggota DPRD Sulteng, Aristan, dari Fraksi NasDem, meradang setelah mengetahui rencana pembelian peralatan gym ini.
Baca Juga: Sekwan DPRD Sulteng Hadiri Rakernas II Asdepsi se Indonesia
Bagi Aristan, rencana pembelian ini mungkin saja berguna, tetapi momen pembelian nanti tidaklah tepat.
“Menurut saya, alat ini mungkin berguna, tapi tidak tepat diadakan saat ini, ketika efisiensi harus dilakukan karena anggaran terbatas, “ kata Aristan, kepada Radar Palu, Jawa Pos group, Rabu (8/4/2026).
“Ini juga melukai rasa keadilan bagi masyarakat, di tengah kesulitan hidup sehari-hari. Inilah pentingnya kita semua memiliki sensitivitas atas rasa keadilan bagi masyarakat itu, “ tegas mantan kandidat calon Wali Kota Palu ini.
Baca Juga: PKS Titip Harapan ke Wakil Ketua DPRD Sulteng Arnila
Karena itu, Aristan menyatakan agar rencana pembelian peralatan gym itu dibatalkan saja dulu. Atau kalau bisa, dialihkan ke kegiatan lain yang lebih bermanfaat.
"Yah, kita harap itu dibatalkan. Atau dialihkan untuk yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, " cetus Aristan.
Sebelumnya diberitakan, Komitmen efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat tampaknya belum sepenuhnya tercermin di daerah.
Baca Juga: Perkuat Sinergi Antar Lembaga, Arnila Resmi Dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Sulteng
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) justru menuai sorotan setelah dugaan munculnya anggaran pembelian alat gym untuk kebutuhan pimpinan senilai Rp 447,7 juta.
Pengadaan tersebut disebut-sebut masuk melalui mekanisme pergeseran APBD 2026 tanpa pembahasan bersama DPRD Sulawesi Tengah.
Hal ini memicu tanda tanya besar terkait transparansi dan prioritas belanja daerah di tengah tuntutan penghematan anggaran.
Baca Juga: DPRD Sulteng Bahas Pokok Pikiran, Pemprov Tekankan Integrasi ke RKPD
Sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, terdapat sejumlah program tambahan pasca pergeseran anggaran yang dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi. Salah satu yang paling disorot adalah pengadaan alat gym untuk pimpinan.
“Di tengah efisiensi, justru muncul pembelian alat gym seharga hampir Rp 447 juta melalui pergeseran APBD yang tidak dibahas bersama DPRD,” ungkapnya.
Tak hanya itu, data rincian program juga menunjukkan adanya sekitar 14 kegiatan baru yang dimasukkan setelah pergeseran anggaran.
Baca Juga: Gubernur Sulteng Sampaikan LKPJ 2025 di DPRD, Ini Agendanya
Salah satunya adalah program Makanan dan Minuman Jamuan Tamu yang mengalami lonjakan signifikan, dari Rp 973,3 juta menjadi Rp 1,78 miliar atau bertambah lebih dari Rp 814 juta.
Pada Biro Hukum, tercatat anggaran honorarium Klinik Hukum Berani sebesar Rp 285 juta.
Sementara di Biro Kesra, program Sembako Berani Berkah dianggarkan Rp 4,49 miliar, serta insentif bagi pegawai syara’, takmir rumah ibadah, dan petugas keagamaan lainnya mencapai Rp 19,8 miliar.
Baca Juga: Tragedi Tambang Hengjaya, DPRD Sulteng Desak Investigasi Tuntas dan Transparansi Kematian Pekerja
Anggaran untuk Baznas Sulteng juga mengalami kenaikan dari Rp 250 juta menjadi Rp 400 juta. Selain itu, belanja hibah kepada lembaga sosial meningkat dari Rp 34,34 miliar menjadi Rp 38,01 miliar.
Di sisi lain, Biro Administrasi Pimpinan turut mencatat sejumlah kenaikan anggaran, termasuk belanja jasa iklan, reklame, film, dan pemotretan yang melonjak dari Rp 1,5 miliar menjadi Rp 3,5 miliar.
Terdapat pula anggaran bahan bakar peliputan kegiatan pimpinan sebesar Rp 109,9 juta dan perjalanan dinas Rp 321,8 juta.
Baca Juga: Kecelakaan Kerja Tewaskan Pekerja PT FMI, DPRD Sulteng Soroti Kegagalan Sistem K3 PT Heng Jaya
Meski beberapa program dinilai masih memiliki urgensi, pembelian alat gym untuk pimpinan menjadi titik kritik utama.
Publik mempertanyakan apakah kebutuhan tersebut mendesak di tengah kondisi keuangan daerah yang dituntut efisien dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Kalau anggaran lain mungkin masih bisa dipahami, tapi alat gym untuk pimpinan dengan nilai sebesar itu, apakah benar-benar prioritas?” ujar sumber tersebut.
Baca Juga: Mahasiswa Tegas Tolak Smelter di Siniu Parimo, DPRD Sulteng Diminta Jangan Tutup Mata
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemprov Sulteng terkait dasar penganggaran maupun mekanisme pergeseran APBD yang dilakukan tanpa pembahasan bersama DPRD.
Sementara Sekprov Sulteng, Novalina Wiswadewa yang coba dihubungi Radar Palu via pesan WhatsApp dan telepon belum merespon.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin