DPRD Sulteng soroti PHK massal PT GNI, dinilai berpotensi picu krisis sosial-ekonomi di daerah industri.RADAR PALU — Kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang dilakukan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara menuai sorotan dari DPRD Sulawesi Tengah. Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng, Muhammad Safri, menilai langkah tersebut berpotensi melanggar prinsip keadilan ketenagakerjaan.
Sorotan itu disampaikan Safri saat melakukan kunjungan daerah pemilihan di wilayah Morowali dan Morowali Utara.
Ia mengaku menerima langsung aspirasi dari sejumlah pekerja yang baru saja menerima surat PHK dari manajemen baru perusahaan.
Menurut Safri, kebijakan PHK terhadap sekitar 2.000 karyawan tidak dapat dipandang sebagai langkah efisiensi semata, melainkan mencerminkan arogansi industrial jika dilakukan tanpa dasar yang jelas dan transparan.
Baca Juga: Di Tengah Isu Efisiensi, PPPK Justru Dilarang Di-PHK
“Ancaman PHK terhadap ribuan karyawan, apalagi yang baru bekerja, tidak bisa dilakukan secara serampangan. Jangan abaikan aturan hukum yang mengatur hak-hak pekerja,” tegasnya, Rabu (8/4/2026).
Ia menegaskan, perusahaan sebesar GNI seharusnya memiliki mitigasi risiko yang matang dalam menghadapi dinamika bisnis, bukan menjadikan PHK sebagai jalan pintas.
Lebih jauh, Safri mengingatkan bahwa dampak PHK massal bukan hanya persoalan internal perusahaan, tetapi telah menjadi isu publik karena menyangkut kehidupan ribuan keluarga.
Baca Juga: SE Gubernur Terbit, PPPK Dilarang Di-PHK, Ini Alasannya
“Ketika ribuan kepala keluarga terancam kehilangan penghasilan, ini bukan lagi urusan internal, tetapi persoalan sosial yang harus direspons negara,” ujarnya.
Safri juga mendesak manajemen GNI untuk membuka secara transparan kondisi operasional yang menjadi dasar kebijakan tersebut.
Transparansi dinilai penting untuk menghindari kecurigaan publik sekaligus meredam potensi gejolak sosial.
Selain itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera turun tangan melakukan mediasi antara perusahaan dan pekerja.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan perlindungan hak tenaga kerja sekaligus mencegah konflik industrial yang lebih luas.
Sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Sulteng, Safri turut mendesak Gubernur Sulawesi Tengah agar segera memanggil manajemen GNI guna meminta penjelasan resmi.
Baca Juga: Bupati dan Ketua DPRD Morut Minta Manajemen Baru GNI Tidak Ada PHK
“Pemerintah daerah tidak boleh diam. Harus ada langkah konkret agar tidak terjadi gelombang pengangguran yang lebih besar di kawasan industri,” tegasnya.
Ia menambahkan, PHK massal berpotensi menimbulkan efek domino terhadap perekonomian daerah, termasuk melemahnya daya beli masyarakat dan terpukulnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Safri mengingatkan, jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, kondisi ini dapat berkembang menjadi krisis sosial-ekonomi di kawasan industri Morowali Utara.
Baca Juga: Desak Gakkum ESDM Audit FMI Tanpa Kompromi, Safri: Jangan Setengah Hati, Cabut Izin Jika Melanggar!
“Dampaknya bisa luas, dari penurunan daya beli hingga potensi gesekan sosial. Ini harus diantisipasi sejak dini,” pungkasnya. ***
Editor : Talib