RADAR PALU – Rapat Paripurna LKPJ 2025 DPRD Parigi Moutong yang seharusnya berjalan formal, justru berubah panas, Selasa (7/4/2026). Kritik tajam dari internal dewan pecah di ruang sidang hingga berujung aksi walk out.
Anggota DPRD dari Fraksi PKB, Chandra Setiawan, menjadi sorotan setelah secara terbuka melontarkan kritik di hadapan pimpinan sidang yang dipimpin Ketua DPRD Alfred Tonggiroh.
Sorotan pertama mengarah pada minimnya penghargaan terhadap para pejuang pemekaran Kabupaten Parigi Moutong. Di usia daerah yang hampir 24 tahun, menurutnya, belum ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memberikan apresiasi yang layak.
“Sudah hampir seperempat abad, tapi belum pernah ada penghargaan khusus bagi pejuang pemekaran. Ini tidak boleh terus dibiarkan,” tegasnya.
Ia mendorong agar momentum HUT Parimo tidak sekadar seremoni, tetapi dijadikan ruang penghormatan bagi para tokoh pemekaran, termasuk menghadirkan mereka secara khusus dengan penghargaan resmi.
Namun kritik tak berhenti di situ. Chandra juga menyinggung kondisi internal DPRD yang dinilai mulai retak. Ia menilai ada kecenderungan sebagian anggota justru melemahkan keputusan paripurna yang merupakan produk tertinggi lembaga legislatif.
Baca Juga: Revolusi Kerja ASN Parimo: WFA-WFH Resmi Jalan, Kinerja Jadi Tolok Ukur
“Kalau keputusan paripurna saja didiskreditkan oleh kita sendiri, ini alarm serius bagi marwah DPRD,” ujarnya.
Ia mendesak segera digelar rapat internal untuk meluruskan persoalan yang dinilai berpotensi merusak soliditas lembaga.
Situasi kian tegang ketika Chandra memilih langkah tegas. Tanpa menunggu respons forum, ia menyatakan walk out sebagai bentuk sikap politiknya.
Baca Juga: BPBD Parimo Petakan Risiko, Siaga Dini Hadapi El Nino 2026
“Saya izin walk out. Saya tunggu rapat pimpinan setelah ini,” ucapnya sebelum meninggalkan ruang sidang.
Aksi tersebut menjadi penanda terbukanya persoalan internal di tubuh DPRD Parigi Moutong yang selama ini terkesan tertutup.
Jika tidak segera dibenahi, kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin