RADAR PALU — Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menyoroti maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). Ia menilai fenomena tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan, sekaligus minimnya alternatif ekonomi bagi masyarakat setempat.
Safri menegaskan, praktik tambang ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan dan keselamatan warga.
“Ini persoalan serius. Negara tidak boleh hanya hadir dengan penertiban, tetapi juga harus membawa solusi bagi masyarakat,” kata Safri, Senin (30/3/2026).
Menurut dia, ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas tambang ilegal menjadi tantangan utama yang harus diselesaikan secara komprehensif. Penegakan hukum, lanjutnya, harus berjalan beriringan dengan penyediaan lapangan pekerjaan alternatif.
Safri juga menyoroti sejumlah insiden kecelakaan kerja di lokasi tambang ilegal yang menelan korban jiwa. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai peringatan keras bahwa aktivitas PETI tidak bisa dibiarkan terus berlangsung tanpa penanganan serius.
“Penegakan hukum harus tegas. Tapi tanpa solusi ekonomi, aktivitas ini akan terus berulang,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Safri mendorong pemerintah daerah untuk segera merumuskan program ekonomi berbasis potensi lokal. Ia menilai sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan memiliki peluang besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan.
Baca Juga: Gugat Dana Bagi Hasil 2026, Safri: Jangan Jadikan Rakyat Sulteng Penonton di Tanahnya Sendiri
“Parimo punya potensi besar. Pemerintah harus hadir dengan pelatihan, akses permodalan, dan jaminan pasar,” katanya.
Terkait wacana legalisasi tambang rakyat, Safri mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dilakukan secara serampangan. Ia menekankan pentingnya pengaturan ketat, mulai dari zonasi, standar keselamatan, hingga pengawasan lingkungan.
“Legalisasi harus terbatas dan terukur. Jangan hanya mengganti status tanpa memperbaiki sistem,” tegasnya.
Di sisi lain, Safri juga mengecam keras aksi teror dan intimidasi terhadap aktivis lingkungan di Parimo. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk premanisme yang mengancam demokrasi dan kebebasan berpendapat.
Baca Juga: Muhammad Safri Tegaskan WPR Bukan Alasan Legalkan Tambang Tanpa Aturan
Safri mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut dan menindak pelaku tanpa kompromi.
“Teror terhadap aktivis adalah upaya membungkam kebenaran. Negara harus hadir melindungi warganya,” ujarnya.
Ia menambahkan, perlindungan terhadap aktivis lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. ***