RADAR PALU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah menggelar rapat pengumpulan data sebagai bagian dari evaluasi berjalan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kebangsaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Senin (9/3).
Rapat ini menjadi forum koordinasi internal untuk menghimpun berbagai data dan informasi terkait pelaksanaan layanan publik di setiap unit kerja.
Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja pelayanan sekaligus mengidentifikasi sejumlah aspek yang perlu diperkuat, baik dari sisi prosedur, sarana prasarana, maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, setiap unit kerja diminta menyampaikan perkembangan pelaksanaan layanan publik, capaian kinerja, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugas pelayanan.
Hasil pengumpulan data tersebut akan dianalisis untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan layanan sekaligus memperbaiki standar operasional pelayanan.
Langkah ini juga dilakukan guna memastikan seluruh layanan yang diberikan berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta profesionalitas.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menegaskan bahwa evaluasi secara berkala menjadi kunci dalam menjaga kualitas pelayanan publik.
“Evaluasi yang dilakukan secara berkala menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan di seluruh unit kerja.
“Setiap unit kerja harus terus berinovasi dan melakukan perbaikan agar pelayanan publik yang kita berikan semakin cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Melalui rapat evaluasi tersebut, Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pelayanan publik yang profesional dan berintegritas.
Dengan evaluasi yang berkelanjutan serta penguatan koordinasi internal, diharapkan kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat dan mampu mendukung terwujudnya birokrasi yang efektif, transparan, serta berorientasi pada pelayanan.***
Editor : Muhammad Awaludin