RADAR PALU – Pagi itu, Selasa (2/3/2026), suasana di MTs Al’Amin Bondoyong dan MIS Al’Amin Bondoyong tampak ramai oleh tawa. Kedatangan Radar Palu (Jawa Pos Group) disambut hangat dengan senyum dan sapa para siswa.
Ya, dua sekolah yang bagai anak kembar ini berdiri kukuh saling berbagi lahan. Suka duka dilewati kedua pabrik pencetak calon generasi bangsa yang terletak di desa Bondoyong, kecamatan Sidoan, kabupaten Parigi Moutong.
Tepat pukul 10.00 WITA, saat menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mereka nantikan tiba, sontak siswa MIS bersorak antusias.
Dua orang guru lekas menyibukkan diri memilah dan mendistribusikan kotak-kotak makanan tersebut ke siswa MIS dan MTs. Namun, di tengah euforia program pemenuhan gizi yang sukses masuk ke daerah tersebut, tersimpan wajah pilu yang tercetak jelas pada dinding-dinding sekolahnya.
Sejak MTs Al'Amin Bondoyong berdiri pada tahun 2014, sekolah ini hanya memiliki satu bangunan utama untuk menampung 41 siswanya beserta 11 orang guru. Kondisinya jauh dari kata layak.
Salah satu kelasnya berbahan dasar kayu dengan lantai semen banyak terkelupas menyisakan pasir, papan tulis penuh noda dan mencekung, bahkan kursi-kursi siswa dibeli dengan sistem cicilan yang belum lunas hingga kini. Sementara, satu ruangan menumpang di bangunan MIS Al-Amin Bondoyong.
Satu ruang tumpangan itu, terpaksa menanggung tiga fungsi sekaligus. Hanya bermodalkan sekat tripleks, bagian depan digunakan sebagai kantor dengan tiga meja untuk 11 guru honorer termasuk kepala sekolah. Jika masuk ke dalam, area itu menjadi ruang kelas 9. Sementara di sisi kiri, area untuk kelas 8 disekat menggunakan dua lemari lapuk yang nyaris tak berisi buku. Tidak berbeda jauh, MIS Al-A’min Bondoyong juga masih belajar dengan sistem satu ruangan dibagi dua kelas.
Pemandangan ini menjelaskan bagaimana program urusan perut secepat kilat menyentuh mereka hanya dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Namun, sayangnya program pemenuhan standar fasilitas pendidikan seolah masih enggan singgah.
Kepala Madrasah (Kamad) MTs Al'Amin Bondoyong, Hasan, menuturkan rentetan perjuangan pihak sekolah untuk mendapatkan fasilitas layak. Berbagai aplikasi pengajuan bantuan sarana prasarana, mulai dari Simsarpras, Sispena, hingga ke Kemendikbud telah ia singgahi. Namun, hasilnya belum terlihat.
"Ya, namanya meminta bantuan begitu tinggal lebih kunci sabar kalau ada Alhamdulillah, kalau tiada pokoknya dilihat ada ruangan isi, kalau tiada ya, sudah menunggu," ungkap Hasan.
Sekolah ini sebenarnya sempat bernapas lega saat mendapat kucuran dana bantuan proposal lewat seorang calon legislatif (Caleg) Provinsi Muslih pada 2023 lalu berupa satu buah bangunan senilai Rp40 juta.
Sayangnya, bangunan baru tersebut kini mangkrak sesuai perjanjian awal bahwa pembangunan sebatas pembangunan ring slop. Alokasi dana pun dirasa tidak cukup menutupi tingginya biaya sewa tukang dan material tambahan. Di sisi lain, berdiri pula satu ruang kelas baru bantuan dari desa sebesar Rp150 juta yang dikerjakan sejak Desember 2025 dan masih dalam tahap pengerjaan.
"Kalau cuma kekuatan Rp20 juta dari sewa tukang saja baku saki (sulit). Padahal kalau dipikir cuma satu bangunan terus mana lagi depe kayu-kayu (materialnya)," keluh Hasan.
Kondisi miris tak berhenti pada fasilitas fisik bangunan. Nasib 11 guru honorer yang mengabdi di sana juga mengiris hati.
Mengandalkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang cair sekitar Rp12 juta per tiga bulan, pihak sekolah harus membagi pengeluaran untuk operasional sekolah, cicilan laptop dan kursi belajar, hingga upah guru.
Hasan sendiri selaku Kamad menerima gaji Rp350 ribu.
Bahkan ia mengaku untuk beberapa perintilan sekolah dibiayai dari kantong pribadi seperti karton untuk media informasi struktur guru, jadwal kelas, dan sebagainya. Hingga saat ini, pungutan komite siswa sering tersendat oleh kemampuan ekonomi orang tua murid.
"Kalau untuk (gaji) wali kelas di desa patok RP75 ribu per bulan. Iya minim kadang Rp50 ribu karena kurang siswa," tutur Hasan lirih.
Bahkan, saat ujian berbasis komputer (ANBK) tiba, sekolah terpaksa menyewa 5 unit laptop seharga Rp50 ribu per harinya karena perangkat milik sekolah rusak. Di ujung perbincangan, Hasan menitipkan satu asa besar agar ada pemerataan perhatian dari pemerintah untuk madrasah-madrasah swasta di pelosok agar siswa bisa belajar dengan layak dan setara.
"Bagaimana terombang-ambing memaksimalkan pengetahuannya siswa sementara untuk fasilitas kurang bukan tidak lengkap?" pungkasnya penuh harap.
Menanggapi realita di MTs Al'Amin Bondoyong, Kepala Desa, Ruain, Kamis (5/3/2026) menyatakan, sejauh ini belum ada koordinasi dari pihak yayasan maupun dinas pendidikan atau kementerian agama. Padahal, dua sekolah ini menjadi jantung pendidikan di desa yang berjumlahkan 6.364 kepala keluarga dari 4 dusun yang ada. Sementara, desa ini hanya memiliki satu TK, SD, MIS, dan MTs.
“Semoga pendidikan di desa Bondoyong bisa berjalan dengan baik sebagaimana sekolah di desa lain yang sudah berkembang, walaupun dengan kondisi oknum masyarakat yang acuh tak acuh dengan kemajuan sekolah,” harap Ruain.
Sementara itu, beberapa siswa berharap dengan masuknya program nasional dari presiden seperti MBG ke desa, maka bantuan sarana dan prasarana sekolah juga lekas mendapatkan perhatian.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin