RADAR PALU – Insiden longsor maut di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) kembali memantik sorotan tajam. Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, melontarkan kritik keras terhadap operasional PT QMB New Energy Materials Co. Ltd (PT QMB) yang dinilai sarat persoalan kepatuhan hukum dan keselamatan kerja.
Peristiwa yang terjadi Rabu (18/2/2026) di area IMIP 9 itu menewaskan satu pekerja lokal dan menimbun sejumlah alat berat. Bagi Safri, insiden tersebut bukan sekadar kecelakaan kerja biasa.
“Ini bukan musibah semata. Ini akumulasi dari dugaan kelalaian sistemik. Jangan sampai negeri ini dipermainkan di tanahnya sendiri,” tegasnya, Kamis (26/2/2026).
Ketua Fraksi PKB DPRD Sulteng itu menilai, kasus yang menimpa PT QMB menjadi ujian wibawa hukum negara di tengah derasnya arus investasi hilirisasi nikel. Menurutnya, tidak boleh ada toleransi terhadap perusahaan yang diduga mengabaikan standar keselamatan maupun rekomendasi yang pernah diberikan sebelumnya.
Safri menyoroti fakta bahwa perusahaan disebut kembali beroperasi di lokasi yang sebelumnya pernah bermasalah. Hal itu dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap aturan.
“Kalau kejadian serupa berulang, ini bukan lagi kecelakaan. Ini kelalaian sistemik. Artinya ada yang tidak beres dalam pengawasan dan kepatuhan,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD tidak anti terhadap investasi. Namun, investasi wajib tunduk pada hukum nasional dan menghormati keselamatan pekerja serta kelestarian lingkungan.
“Kita terbuka terhadap investasi. Tapi investasi yang sehat adalah yang patuh hukum. Kalau tidak patuh, harus dihentikan,” tegasnya.
Safri juga menyinggung pentingnya negara hadir secara tegas di kawasan industri strategis nasional. Ia mengingatkan agar tidak ada kesan eksklusivitas yang membuat kawasan industri seolah kebal hukum.
“Tidak boleh ada jengkal tanah di republik ini yang tidak tersentuh hukum. Kalau dibiarkan, ini preseden buruk bagi kedaulatan negara,” katanya.
Secara lugas, Safri mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk membekukan operasional PT QMB hingga dilakukan audit independen yang transparan dan menyeluruh, baik dari aspek teknis, perizinan, maupun lingkungan.
“Operasional harus dihentikan sampai semua persoalan tuntas. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” pungkasnya. ***