RADAR PALU - Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut) memasuki tahapan audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi, mengikuti entry meeting pemeriksaan secara luring di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Bali, Kamis (12/2/2026).
Pertemuan tersebut menandai dimulainya pemeriksaan laporan keuangan daerah dan menjadi penentu capaian opini BPK atas pengelolaan APBD Morowali Utara.
Bupati Delis hadir bersama Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Kabag Prokopim) Morowali Utara, Andreas Atmadjie. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk serta kepala daerah wilayah kerja Ditjen PKN VI turut mengikuti agenda itu.
Dalam entry meeting, auditor BPK menjelaskan ruang lingkup audit, jadwal pemeriksaan, serta kewajiban pemerintah daerah menyiapkan dokumen pendukung.
Pemeriksaan LKPD akan menilai kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas penggunaan anggaran, serta kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah.
Hasil audit tersebut akan menentukan opini BPK, termasuk peluang mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Bupati Delis memastikan seluruh perangkat daerah menyiapkan dokumen secara lengkap dan terbuka selama pemeriksaan berlangsung.
"Audit BPK menjadi momentum evaluasi. Kami memastikan seluruh OPD kooperatif dan menyiapkan data secara akurat," ujarnya.
Ia meminta setiap organisasi perangkat daerah mempercepat penyelesaian administrasi keuangan agar proses audit berjalan lancar.
Pemerintah daerah akan menggunakan rekomendasi auditor sebagai dasar perbaikan pengelolaan anggaran.
"Kami ingin setiap catatan BPK langsung ditindaklanjuti. Tujuannya meningkatkan kualitas belanja daerah dan dampaknya harus dirasakan masyarakat," tegas Delis.
Pemkab Morut menargetkan pengelolaan APBD semakin akuntabel dan transparan guna menjaga reputasi laporan keuangan pemerintah daerah.
Partisipasi kepala daerah dalam forum audit BPK menunjukkan keseriusan pemerintah daerah menjaga integritas pengelolaan keuangan dan mempertahankan opini terbaik atas LKPD.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin