RADAR PALU– Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai memantapkan arah pembangunan daerah dengan menempatkan data statistik sebagai fondasi utama kebijakan. Komitmen tersebut ditegaskan dalam audiensi antara Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido dan jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (26/1/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wakil Gubernur itu tak sekadar seremoni. Di balik suasana hangat dan penuh kekeluargaan, tersimpan pesan kuat: pembangunan daerah tak lagi bisa berbasis asumsi, melainkan harus bertumpu pada data yang akurat dan terpercaya.
Audiensi tersebut juga menjadi ajang silaturahmi Kepala BPS Sulawesi Tengah yang baru, Daryanto, bersama Pelaksana Tugas Kepala BPS sebelumnya, Imron Taufik J. Musa. Dalam kesempatan itu, BPS menyampaikan rencana besar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan meminta dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar sensus berjalan optimal hingga ke seluruh pelosok daerah.
Wakil Gubernur Reny menegaskan, sensus ekonomi memiliki posisi strategis dalam memotret kondisi riil perekonomian daerah. Data hasil sensus, kata dia, akan menjadi kompas utama pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.
“Sensus ekonomi sangat penting untuk menghasilkan data yang akurat. Data inilah yang menjadi pijakan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah,” ujar Reny.
Menurutnya, tanpa data yang kuat, perencanaan pembangunan berisiko meleset dari kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha, untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan sensus.
“Partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas data. Semakin akurat datanya, semakin kuat fondasi perencanaan pembangunan kita,” tegasnya.
Dalam audiensi tersebut, BPS Sulawesi Tengah juga memperkenalkan Pangita.bpssulteng.id, sebuah platform data strategis yang dirancang untuk memperkuat sinergi dan keterbukaan data antara BPS dan pemerintah daerah.
Melalui platform Pangita, berbagai data statistik penting dapat diakses secara terbuka oleh pemerintah maupun masyarakat. Data disajikan dengan visualisasi modern, interaktif, serta dilengkapi analisis mendalam yang memudahkan pemangku kepentingan dalam membaca arah pembangunan.
Sejumlah indikator strategis tersedia dalam platform tersebut, mulai dari pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, inflasi, hingga data ekspor. Seluruhnya bersumber dari data resmi BPS dan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan publik.
Kolaborasi antara Pemprov Sulawesi Tengah dan BPS ini dinilai menjadi langkah penting menuju pembangunan yang terencana, terukur, dan transparan. Dengan basis data statistik yang kuat, pemerintah daerah diharapkan mampu mengambil keputusan lebih presisi dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Audiensi ini sekaligus menandai penguatan sinergi antar-lembaga dalam menjadikan data sebagai bahasa utama pembangunan Sulawesi Tengah ke depan.***
Editor : Muhammad Awaludin