RADAR PALU - Di banyak rumah di Sulawesi Tengah, Ramadan selalu dimulai dengan hitung-hitungan. Bukan soal menu berbuka, tetapi apakah harga beras, minyak goreng, dan cabai masih bisa dijangkau. Kenaikan kecil saja bisa mengubah rasa tenang menjadi cemas, terutama bagi keluarga berpenghasilan pas-pasan.
Kegelisahan itu menjadi latar dari langkah pemerintah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan 2026 dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Di Jakarta, Rabu (22/1/2026), pemerintah pusat dan daerah menggelar rapat koordinasi lintas sektoral yang dipimpin Badan Pangan Nasional. Salah satu yang hadir adalah Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rohani Mastura.
Rapat ini membahas satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan warga: bagaimana memastikan harga pangan tetap stabil saat permintaan melonjak tajam menjelang bulan puasa.
Bagi warga, stabilitas harga bukan istilah teknis. Itu soal apakah gaji bulanan masih cukup sampai akhir Ramadan. Di pasar-pasar tradisional Palu, Donggala, hingga Parigi, komoditas seperti beras, gula, minyak goreng, bawang, dan cabai selalu menjadi penentu utama.
Ketika harga naik, yang pertama dikorbankan sering kali bukan belanja pokok, tetapi kualitas gizi. Porsi dikurangi, lauk disederhanakan, dan belanja ditunda. Situasi ini berulang hampir setiap tahun jika pengendalian tidak berjalan efektif.
Pemerintah mencatat bahwa periode Ramadan dan Idul Fitri hampir selalu diikuti peningkatan permintaan pangan. Lonjakan ini, jika tidak diimbangi pasokan dan distribusi yang lancar, berpotensi memicu inflasi pangan. Karena itu, Badan Pangan Nasional menekankan pentingnya kesiapsiagaan daerah sejak jauh hari.
Untuk Sulawesi Tengah, tantangannya berlapis. Wilayah daratan yang luas berpadu dengan daerah kepulauan membuat distribusi pangan rentan terganggu cuaca dan logistik. Ketimpangan pasokan antarwilayah menjadi risiko nyata jika tidak diantisipasi.
Kepala Dinas Pangan Sulawesi Tengah Dr. Rohani Mastura menegaskan bahwa pengendalian pangan menjelang Ramadan tidak boleh bersifat reaktif. “Stabilitas harga dan ketersediaan pangan adalah kunci agar masyarakat bisa menjalani Ramadan dan Idul Fitri dengan tenang,” ujar Rohani dalam keterangan resminya.
Ia menekankan pentingnya pemantauan stok, kelancaran distribusi, serta kesiapan intervensi pasar jika terjadi gejolak harga.
Jika pengendalian ini gagal, dampaknya tidak hanya ekonomi. Kenaikan harga pangan dapat memicu kepanikan belanja, memperlebar kesenjangan sosial, dan menekan kelompok rentan. Dalam jangka panjang, inflasi pangan yang tidak terkendali juga berpotensi menggerus daya beli dan memicu ketidakstabilan sosial.
Karena itu, pemerintah daerah diminta aktif berkomunikasi dengan masyarakat, memastikan informasi stok dan harga tersampaikan dengan jelas agar tidak terjadi spekulasi maupun panic buying.
Dengan koordinasi yang diperkuat sejak awal, pemerintah berharap Ramadan 2026 dapat dijalani masyarakat tanpa bayang-bayang lonjakan harga. Stabilitas pangan bukan sekadar angka statistik, melainkan penentu ketenangan jutaan keluarga.
Ramadan yang khusyuk dimulai dari dapur yang tetap mengepul—dan harga yang masih bisa dijangkau.***
Editor : Muhammad Awaludin