Prosesi pelantikan digelar di Hotel Grand Sya, Palu, Jumat (16/1), namun diwarnai absennya ketua PDGI Sulteng Terpilih dalam Muswil II, drg Emma Sukmawati MSi MKes, dalam agenda serah terima jabatan (sertijab).
Ketidakhadiran tersebut langsung memantik spekulasi lanjutan atas konflik penetapan nama dalam SK bukan nama yang terpilih dalam Muswil dan menjadi konflik internal organisasi tersebut.
Pelantikan pengurus baru PDGI Sulteng diawali dengan penyematan topi siga oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, kepada Sekretaris Jenderal Pengurus Besar (PB) PDGI.
Acara ini mengusung tema Sinergitas PDGI dalam Mewujudkan Kesehatan Gigi dan Mulut Menuju Sulawesi Tengah Nambaso 2030 .dihadiri bbrpa lintas sektor terkait Kesehatan.
Ketua PDGI Sulteng yang di lantik drg Lutfiah, M.KM, menegaskan, fokus utama kepengurusan ke depan adalah menjawab persoalan serius kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Berdasarkan data 2023, sebanyak 82,8 persen masyarakat mengalami gigi berlubang atau karies.
“Ini tantangan besar bagi PDGI. Target bebas karies 2030 harus diwujudkan melalui kerja bersama dan pelayanan yang lebih kuat,” ujarnya.
Namun, dinamika internal organisasi kembali mencuat ketika sertijab tidak dilakukan langsung oleh ketua PDGI Sulteng sebelumnya. Situasi ini dinilai mencerminkan konflik Muswil yang belum sepenuhnya selesai. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PB PDGI, drg Eka Erwansyah menegaskan, bahwa ketidakhadiran ketua lama tidak menggugurkan substansi pelantikan.
“Tidak ada persoalan. Sertijab bisa diwakili oleh pengurus lama lainnya. Substansi acara tetap berjalan,” ujarnya kepada Radar Palu Jawa Pos Grup usai acara.
Eka mengungkapkan, bahwa persoalan serupa juga terjadi di sejumlah wilayah lain di Indonesia. Menurutnya, konflik Muswil merupakan konsekuensi dari penerapan regulasi organisasi, bukan persoalan personal.
“Bukan hanya di Sulawesi Tengah. Ada beberapa pengurus wilayah lain yang mengalami hal serupa. Ini murni soal aturan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa Muswil PDGI Sulteng tidak diulang karena masih terdapat pemenang kedua dalam proses pemilihan. Kondisi ini berbeda dengan daerah yang hanya memiliki calon tunggal.
“Yang bermasalah bukan Muswilnya. Justru mekanisme sudah berjalan sesuai aturan,” tegas Eka.
PB PDGI, lanjutnya, memilih tidak membuka polemik ini ke ruang publik demi menjaga kehormatan organisasi dan hubungan antaranggota.
“Kami berharap persoalan ini tidak membesar. Pengurus lama dan baru bisa bersinergi melanjutkan estafet kepemimpinan,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido menegaskan, peran strategis PDGI dalam pembangunan kesehatan daerah, terutama pada penguatan upaya promotif dan preventif sejak usia dini.
“Peran PDGI sangat penting dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut, peningkatan kompetensi dokter gigi, serta penguatan etika dan disiplin profesi,” ujarnya.
Yang menyita perhatian pula dari pelantikan ini terkait keberadaan Ketua Panitia Pelantikan, drg Tri Setiawati. Sementara saat Musyawarah Wilayah (Muswil) II, yang menetapkan drg Emma selaku ketua terpilih, posisi drg Tri selaku Penanggungjawab Muswil II.
Dia juga ternyata ikut menandatangani kesepakatan mengikutkan drg Emma dalam Muswil, yang menurut PBPDGI disebutkan telah dua periode kepengurusan. Tri yang coba dimintai tanggapannya terkait posisinya tersebut, enggan menanggapi. Dihubungi melalui pesan singkat maupun telepon, tidak direspon.
Dikonfirmasi terpisah terkait ketidakhadirannya dalam pelantikan dan serah terimajabatan tersebut, Ketua Terpilih Dalam Muswil II PDGI Sulteng, drg Emma Sukmawati, menyampaikan, bahwa ketidakhadirannya tersebut, atas arahan Tim Kuasa Hukum yang telah dipilih dalam perkara gugatan melawan hukum terkait SK PB PDGI.Tim Kuasa Hukum Menyampaikan kepada kami “Pelantikan yang dilakukan itu, tidak menggugurkan gugatan kami yang sudah masuk ke pengadilan dan tengah berproses,” Bila di butuhkan informasi selanjutnya silahkan menghubungi Tim Kuasa Hukum Kami,Tegas nya .
Upaya hukum yang diambil oleh drg Emma, dalam rangka mencari keadilan, setelah upaya persuasif yang dilakukan pihaknya ke PB PDGI tidak dihiraukan. Senada dengan itu, Abd Gafar Salam SH,dan Rekan , Tim penasehat hukum pihak drg Emma, menyampaikan, bahwa pelantikan yang digelar itu hanyalah seremoni, dan hal itu tetap menjadi hak pihak PB sebagai tergugat.
“Kami nilai itu tidak mempengaruhi gugatan yang telah kami daftarkan. Silahkan saja, itu hak mereka kita hargai. Yang jelas, kami sudah mendaftarkan gugatan ini, dan dalam waktu dekat akan disidangkan, tegasnya. (cr3)
Editor : Agung Sumandjaya