RADAR PALU - Bupati Morowali Utara (Morut) Delis Julkarson Hehi memimpin Rapat Koordinasi Mitigasi Bencana bersama perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayahnya, Senin (15/12/2025).
Rapat berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Morut ini diikuti belasan Kepala Teknik Tambang (KTT). Turut hadir perwakilan Kejaksaan, Polri, dan TNI serta Assiten I Krispen Masu selaku moderator.
Bupati Delis menegaskan bahwa rapat tersebut bertujuan membahas langkah pencegahan bencana alam, khususnya banjir dan tanah longsor, di tengah meningkatnya curah hujan dan aktivitas pertambangan di Morut.
"Kegiatan ini kita maksudkan untuk mendiskusikan upaya pencegahan bencana di Kabupaten Morowali Utara," kata Delis.
Ia mengingatkan seluruh peserta agar belajar dari bencana alam besar yang baru-baru ini melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Menurutnya, meski bencana merupakan kehendak Tuhan, manusia tetap memiliki tanggung jawab untuk mencegahnya.
"Kita tidak bisa melawan kehendak Tuhan, tapi ada porsi kita selaku manusia untuk mencegah agar peristiwa itu tidak terjadi," ujarnya.
Delis mengungkapkan bahwa BPBD Morut telah melakukan kajian risiko bencana, terutama tanah longsor dan banjir, yang hampir mencakup seluruh wilayah kabupaten. Data tersebut akan dibagikan kepada perusahaan tambang sebagai bahan mitigasi di lapangan.
Ia menekankan pentingnya peran KTT karena merekalah yang paling memahami kondisi lapangan, termasuk sediment pond, timbunan tanah, dan potensi aliran lumpur saat hujan deras.
"Yang paling tahu kondisi lapangan adalah KTT. Karena itu kami berharap setiap perusahaan bisa memetakan potensi bencana di wilayahnya masing-masing," tegasnya.
Bupati Delis menilai langkah pencegahan jauh lebih murah dibandingkan dampak bencana. Ia meminta perusahaan tidak ragu memperbaiki saluran air, sediment pond, dan sistem pengendalian lumpur.
"Lebih baik kita kehilangan puluhan juta daripada kita kehilangan miliaran," katanya.
Bupati juga meminta sejumlah perusahaan di Kawasan Industri PT Stardust Estate Investment (SEI) terkait banjir musiman di Desa Bunta dan sekitarnya.
Pemerintah daerah, kata Bupati, tidak meminta dana, melainkan dukungan alat berat untuk pembangunan kanal guna mengurangi genangan akibat aliran sungai yang tertutup aktivitas perusahaan.
Sebagai langkah konkret, Bupati menginstruksikan pembentukan grup koordinasi seluruh KTT untuk pelaporan kondisi lapangan secara berkala, lengkap dengan dokumentasi sediment pond dan saluran air.
Ia juga mengumumkan rencana pembentukan Tim Mitigasi Bencana Terpadu yang melibatkan BPBD, Satpol-PP, dan perangkat daerah, guna memetakan wilayah rawan bencana di seluruh kecamatan.
"Mitigasi bencana adalah tanggung jawab bersama dan saya meminta seluruh perusahaan menunjukkan komitmennya," tegas Delis.
Selain aktivitas tambang, Delis juga menyoroti maraknya pembangunan di daerah aliran sungai (DAS) dan lereng rawan longsor, serta persoalan sampah yang dibuang ke sungai.
Ia meminta para camat bersikap tegas dan melakukan penertiban bersama dinas terkait dan Satpol PP.
Ia juga mengapresiasi langkah Polres Morut yang menutup aktivitas tambang galian C ilegal di sekitar jalan menuju Masara karena berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
Menutup arahannya, Delis menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap investasi, namun dengan syarat perusahaan menerapkan good mining practice.
"Kita mendukung investasi, tapi kita juga berharap para pelaku tambang menerapkan pertambangan yang benar agar kita terhindar dari bencana," pungkasnya.(ham)
Editor : Muchsin Siradjudin