RADAR PALU – Komitmen memperjuangkan keadilan dana bagi hasil (DBH) nikel kembali ditegaskan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid saat membuka Forum DPRD Penghasil Nikel Indonesia (FD-PNI) di Kantor DPRD Sulteng, Minggu (7/12). Ajang ini menjadi momentum baru bagi daerah penghasil untuk memperkuat posisi tawar mereka di tingkat nasional.
Di hadapan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dan para pimpinan daerah, Anwar menyampaikan bahwa selama puluhan tahun beban sosial dan lingkungan akibat aktivitas nikel sepenuhnya ditanggung daerah. Sementara manfaat ekonominya masih jauh dari yang seharusnya diterima masyarakat.
Menurut Anwar, pendapatan pajak smelter ke pemerintah pusat mencapai Rp200–300 triliun per tahun, tetapi Sulteng hanya memperoleh Rp222 miliar. Padahal, UU Nomor 1 Tahun 2022 telah menetapkan porsi DBH untuk daerah sebesar 16 persen.
“Kami tidak meminta porsi besar. Cukup 1 persen saja dari Rp300 triliun, itu sudah membuat kita bisa membangun daerah dengan lebih kuat,” ujarnya.
Gubernur memberikan apresiasi kepada Ketua DPRD Sulteng Mohammad Arus Abdul Karim yang menggagas pembentukan FD-PNI.
Menurutnya, forum tersebut dapat menjadi wadah pertukaran data, analisis, dan pengalaman antarprovinsi sehingga perjuangan daerah lebih terstruktur.
Lima provinsi sepakat bergabung dalam FD-PNI: Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya.
Kehadiran Forkopimda, para kepala daerah, dan akademisi semakin mempertegas pentingnya forum ini dalam mengawal isu-isu strategis terkait nikel, mulai dari DBH, keberlanjutan lingkungan, hingga perlindungan masyarakat adat.
Deklarasi forum dibacakan Ketua DPRD Maluku Utara sebagai penanda dimulainya kerja kolaborasi antardaerah penghasil nikel. Forum ini disebut akan menjadi instrumen advokasi yang lebih kuat untuk mendorong lahirnya kebijakan DBH yang adil dan berpihak kepada masyarakat di wilayah tambang.
Di akhir sambutannya, Anwar menekankan bahwa perjuangan keadilan DBH bukan untuk kepentingan elit, melainkan demi memperkuat pembangunan daerah yang selama ini menjadi lokasi industri nikel. Ia berharap FD-PNI mampu menyusun rekomendasi kuat yang dapat menjadi rujukan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan berikutnya.***
Editor : Muhammad Awaludin