RADAR PALU - Menanggapi pemberitaan mengenai rencana Pemerintah Kabupaten Buol yang mengalokasikan Rp 22,9 miliar untuk perbaikan jalan pada tahun 2026, tokoh muda Buol Fikriawan J. Lupoyo menyampaikan kritik dan pertanyaan serius terkait transparansi anggaran infrastruktur dalam tiga tahun terakhir.
Fikriawan menilai bahwa fokus pemerintah yang tiba-tiba menonjol pada kenaikan anggaran tahun 2026 justru menimbulkan kecurigaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran perbaikan jalan sejak 2023 hingga 2025, yang dinilai tidak menunjukkan hasil nyata.
Dalam keterangan resminya, ia menyampaikan, “Kami mempertanyakan ke mana perginya anggaran perbaikan jalan sejak tahun 2023 sampai 2025. Tidak ada bukti nyata di lapangan bahwa jalan-jalan itu benar-benar diperbaiki. Kalau anggarannya ada, masyarakat seharusnya bisa melihat hasilnya.”
Ia menyoroti bahwa kerusakan jalan di berbagai wilayah Buol telah berlangsung lama, namun baru sekarang pemerintah mengeklaim adanya langkah responsif melalui peningkatan anggaran.
“Kalau pemerintah mengatakan anggaran 2026 dinaikkan sebagai respons terhadap kritik, maka itu justru menegaskan bahwa kritik masyarakat selama ini diabaikan. Kenapa tidak ada tindakan sejak 2023, 2024, atau 2025? Transparansi itu penting, bukan hanya pengumuman, ”bebernya.
Fikriawan juga menegaskan bahwa masyarakat memerlukan data yang akurat terkait realisasi anggaran jalan, mulai dari lokasi pengerjaan, progres fisik, volume pekerjaan, hingga hasil yang dapat dilihat langsung.
“Kami menuntut pemerintah membuka data lengkap penggunaan anggaran perbaikan jalan 2023–2025. Mana laporan resminya? Mana dokumentasi hasilnya? Tanpa itu, wajar jika publik mempertanyakan kinerja pemerintah,” tegasnya.
Menurutnya, alokasi anggaran 2026 tidak boleh menjadi sekadar langkah kosmetik atau upaya memperbaiki citra di tengah sorotan publik.
Pemerintah harus menunjukkan akuntabilitas sebelum berbicara mengenai rencana anggaran yang lebih besar di masa mendatang.
Fikriawan menutup pernyataannya dengan menyerukan pentingnya transparansi dan kejujuran publik.
“Jika anggaran sebelumnya memang digunakan dengan baik, pasti ada hasilnya. Faktanya, masyarakat Buol belum melihat apa-apa, ” tandasnya.
Rilis ini ditujukan sebagai bentuk dorongan agar Pemerintah Kabupaten Buol memberikan kejelasan kepada publik dan memastikan setiap rupiah anggaran infrastruktur digunakan untuk kepentingan Masyarakat.(mch)
Editor : Muchsin Siradjudin