RADAR PALU - Kabupaten Morowali Utara (Morut) kembali meraih predikat istimewa dalam Indeks Reformasi Hukum 2025 yang dirilis Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI.
Daerah ini mencatat skor 97,24 kategori AA atau istimewa, sekaligus mempertahankan posisi sebagai daerah dengan nilai tertinggi nasional.
Kepala Bagian Hukum Setdakab Morut Betsi Pombalawo mengatakan, pada tahun sebelumnya Morut juga mendapatkan predikat istimewa dengan nilai 96,14.
"Sudah dua tahun berturut-turut kita dapat nilai dengan predikat istimewa. Tahun 2024 nilai 96,14 dan tahun 2025 nilai 97,24," kata Betsi Pombalawo, Rabu (3/12/2025).
Penilaian ini disampaikan melalui surat resmi Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kemenkumham RI, Andry Indrady, Nomor PPH-OT.03.01-644 tertanggal 13 Oktober 2025, yang ditujukan kepada Sekab Morut Musda Guntur.
Kemenkumham menegaskan bahwa penilaian Indeks Reformasi Hukum bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan reformasi hukum dalam mewujudkan birokrasi kapabel sesuai road map reformasi birokrasi 2020-2024 .
Penilaian ini juga memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas reformasi hukum di Pemkab Morut.
Beberapa variabel utama yang dinilai meliputi koordinasi Kemenkumham dalam harmonisasi regulasi, kompetensi legal drafter atau perancang peraturan perundang-undangan, kualitas deregulasi dan re-regulasi berdasarkan hasil revisi aturan, serta penataan database peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.
Hasil penilaian ini kembali membuktikan bahwa pemerintahan Bupati Delis Julkarson Hehi dan Wakil Bupati H Djira Kendjo berhasil menjalankan reformasi hukum secara konsisten dan membanggakan.
Capaian ini juga menguatkan posisi Morowali Utara sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pemerintahan terbaik dalam bidang reformasi hukum di Indonesia.(ham)
Editor : Muchsin Siradjudin