Oleh : H. Salihudin *)
AIR yang turun dari langit adalah mekanisme alam yang tunduk perintah Tuhan. Timbul pertanyaan, mengapa Tuhan tega menyiksa sebagian umatnya di Pulau Sumatera. Inilah yang harus kita mengerti bahwa banjir ini adalah Bahasa langit.
Banjir ini membawa setumpuk dokumen, tebal dan membacanya harus pelan-pelan.
Banjir itu datang laksana sebuah laporan panjang yang dilemparkan ke meja para pengambil kebijakan. Para pengambil kebijakan harus melaksanakannya karena ini adalah perintah langit yang mustahil diabaikan.
Tiga provinsi terendam, ribuan rumah rusak, logistik tersendat, dan aktivitas ekonomi lumpuh. Namun di balik permukaan bencana itu, ada sesuatu yang lebih dalam, semacam cermin yang memantulkan wajah pembangunan kita sendiri.
Jika Sulawesi Tengah ingin membaca masa depannya, Sumatera telah menuliskan bab-bab penting yang tidak boleh dilewati.
Cara pandang yang selama ini kita gunakan tentang banjir cenderung sempit. Seolah hanya soal curah hujan ekstrem atau tanggul yang jebol. Padahal banjir selalu lahir dari hubungan yang retak antara manusia dan ruang hidupnya.
Sumatera memperlihatkan ini dengan telanjang. Ketika DAS rusak, ketika hutan menjadi perkebunan tanpa jeda ekologis, ketika kota tumbuh lebih cepat dari logika drainase, banjir menjadi semacam “konsekuensi alamiah.” Air hanya menjalankan logika gravitasi. Manusia menyumbang logika sisanya.
Yang membuat peristiwa Sumatera berbeda bukan besarannya, melainkan pola ekonominya. Banjir itu menyapu wilayah-wilayah yang selama ini dianggap pusat pertumbuhan: sawit, jalur distribusi barang, kawasan produksi pangan, dan ruang urban yang menjadi simpul mobilitas tenaga kerja.
Begitu air naik, seluruh jaringan ekonomi merasakan efek domino. Harga bahan pokok terkerek, distribusi logistik tertahan, serta aktivitas sektor informal mandek.
Baca Juga: Tanggap Bencana Sumatera, Pejabat Publik PKS Diinstruksikan Pemotongan Gaji
Sumatera memberi pelajaran bahwa ekonomi Indonesia masih rapuh di hadapan guncangan yang seharusnya sudah bisa diprediksi.
Yang membuat peristiwa Sumatera berbeda bukan besarannya, melainkan pola ekonominya. Banjir itu menyapu wilayah-wilayah yang selama ini dianggap pusat pertumbuhan: sawit, jalur distribusi barang, kawasan produksi pangan, dan ruang urban yang menjadi simpul mobilitas tenaga kerja.
Begitu air naik, seluruh jaringan ekonomi merasakan efek domino. Harga bahan pokok terkerek, distribusi logistik tertahan, serta aktivitas sektor informal mandek.
Sumatera memberi pelajaran bahwa ekonomi Indonesia masih rapuh di hadapan guncangan yang seharusnya sudah bisa diprediksi.
Di titik ini, Sulawesi Tengah sebetulnya berada di persimpangan sejarahnya sendiri. Wilayah ini sedang tumbuh pesat: industri nikel di Morowali, pertanian di Donggala, Sigi dan Parigi,
urbanisasi cepat di Palu. Demikian juga di Tolitoli yang sedang giat melaksanakan pembangunan dengan segala potensinya.
Namun pertumbuhan tanpa kontrol ekologis hanya meminjam stabilitas jangka pendek. Banjir Sojol, banjir Parimo, Tolitoli dan banjir di beberapa sudut Palu selama dua tahun terakhir adalah sinyal dini, bukan bencana acak.
Alam seperti berkata: “Kalau kalian masih mengulang pola Sumatera, kalian akan mengulang nasib Sumatera.”
Yang menarik dari banjir Sumatera adalah bagaimana ia membuka dua perspektif baru. Pertama, perspektif risiko sebagai biaya ekonomi.
Di banyak studi ekonomi kebencanaan, bencana bukan hanya kerusakan fisik, tetapi juga peluang (opportunity) hilang. Pendapatan yang tak jadi diperoleh, sekolah yang tertunda, dan arus barang yang tak sampai ke pasar.
Begitu banjir merendam, Sumatera tidak hanya menyaksikan rumah roboh, tapi juga hilangnya nilai ekonomi yang jauh lebih besar daripada yang tampak di berita.
Sulawesi Tengah perlu melihat ini. Bahwa investasi mitigasi jauh lebih murah daripada biaya pemulihan.
Perspektif kedua adalah soal manajemen ruang hidup. Sumatera menunjukkan bahwa ruang yang diperlakukan hanya sebagai space manusia akhirnya akan menagih utang.
Sulawesi Tengah dengan gunung-gunungnya, sungai-sungai liar, dan pesisir yang sedang tumbuh harus memecahkan satu pertanyaan mendasar, apakah pembangunan ingin berjalan selaras dengan kondisi geologi, atau ingin memaksa geologi tunduk pada ambisi manusia?
Pengalaman Palu 2018 seharusnya menjadi kompas moral dalam menjawab pertanyaan itu.
Banjir di Sumatera memberi beberapa pelajaran penting. Pertama, tata ruang bukan dokumen administratif, melainkan instrumen keselamatan.
Sulawesi Tengah sangat butuh disiplin ruang yang berani, terutama dalam pengendalian alih fungsi hutan, perlindungan daerah tangkapan air, dan batas tegas kawasan terbangun.
Kedua, infrastruktur drainase tidak bisa diperlakukan sebagai proyek fisik semata. Drainase itu harus dilihat sebagai sistem yang hidup, disesuaikan dengan perubahan curah hujan tahunan yang semakin ekstrem akibat perubahan iklim.
Palu, yang secara topografi seperti mangkuk dengan pintu keluar kecil di Teluk Palu, wajib memiliki rencana drainase jangka panjang yang bukan reactive engineering, tetapi adaptive engineering.
Ketiga, ketahanan ekonomi daerah harus dibangun dengan logika diversifikasi dan kesiapan risiko. Banjir Sumatera menegaskan bahwa sektor pertanian, industri, dan logistik tidak bisa berdiri tanpa rencana mitigasi.
Sulawesi Tengah yang bertumpu pada industri nikel, pertanian, perkebunan dan pariwisata membutuhkan skema perlindungan yang lebih modern: early warning system ekonomi, bukan sekadar early warning system cuaca.
Keempat, partisipasi warga harus menjadi inti manajemen bencana. Sumatera memperlihatkan bahwa warga sering kali menjadi alat pertama dan terakhir dalam merespons bencana ketika sistem formal lambat.
Sulawesi Tengah punya modal sosial kuat berupa pelajaran beberapa kali gempa dan tsunami asalkan pemerintah memberi ruang, bukan sekadar memberi imbauan.
Di antara semua pelajaran itu, ada satu benang merah yang terasa kuat. Bencana bukanlah musuh, ia adalah guru yang menuntut kita berubah.
Banjir Sumatera adalah pengingat agar kita tidak kembali lengah. Jika pelajaran sudah jelas, ketidakpedulian adalah bencana itu sendiri.
*) Penulis adalah Pengamat Pembangunan.
Editor : Muchsin Siradjudin