RADAR PALU - Pencairan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Kantor Pos Poso menuai banyak kritikan.
Bantuan yang seharusnya hanya diperuntukan bagi warga miskin, justru diduga kuat jatuh ke tangan keluarga dengan latar belakang ekonomi yang mapan.
Kondisi tersebut memicu dugaan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Poso sebagai OPD terkait lengah. Dampaknya masyarakat ekonomi lemah (miskin) yang berhak menerima tapi tidak mendapatkannya pun protes dan marah.
"Bantuan tidak tepat sasaran. Bantuan untuk orang miskin tapi yang dapat malah orang mampu," tukas Saiful setelah melihat fakta ketidak tepatan sasaran BLTS di lingkungannya.
Kadis Sosial Poso, Yuzak Mentarau, yang dikonfirmasi melalui Sekretaris Dinas, Andre Taruklabi, menolak jika pihaknya yang disalahkan terkait polemik ketidak-tepatan sasaran penyaluran BLTS di Poso.
Dia bilang, asumsi yang seolah menuding Dinsos lengah adalah keliru. Sebab tugas pendataan calon penerima BLTS bukan ranah mereka.
"Pendata calon penerima BLTS bukan Dinas Sosial, sehingga asumsi yang menyalahkan kami itu kurang pas," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan lewat WatshAap.
"Dugaan data penerima yang tidak sinkron bukan semata kesalahan Dinsos, melainkan merujuk pada data yang telah ditetapkan," lanjut Andre.
Penerima bantuan BLTS, masih kata dia, adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program reguler seperti PKH dan BPNT, ditambah keluarga yang bukan penerima program reguler namun berada pada kategori Desil 1-4 BPS.
Andre lalu menjelaskan mekanisme penetapan penerima sesuai perintah Kementerian Sosial (Kemensos).
Kemensos menginstruksikan daerah untuk melakukan verifikasi calon penerima BLTS melalui aplikasi SIKS-NG secara online.
"Selanjutnya Desa dan Kelurahan untuk memvalidasi layak atau tidak sebagai calon penerima bantuan sosial tunai," jelasnya.
Baca Juga: Negara Lamban Bergerak, Rakyat Cari Cara Bertahan Hidup
Jika hasil verifikasi Desa/Kelurahan sudah dinyatakan layak, Kemensos-lah yang akan menetapkannya sebagai penerima BLTS Kesra.
Terkait sorotan dugaan nepotisme yang m bajadi penyebab tidak tepatnya sasaran bansos di lapangan, Andre justru mencurigai hal itu terjadi di dalam Desa/Kelurahan, di mana pihak Lurah atau Desa diduga lebih mengutamakan hubungan family dan kerabat dekat dalam pengusulan data penerima.
Demi menghasilkan data penerima bantuan yang akurat, Andre berharap tahun depan Dinas Sosial diberikan sentuhan anggaran operasional sehingga bisa melakukan pendataan langsung ke masyarakat calon penerima bantuan.(bud)
Editor : Muchsin Siradjudin