RADAR PALU – Dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI), Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Koordinator Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, bersama Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) serta Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Palu–Poso melaksanakan kegiatan Penanaman Pohon Serentak 2025.
Kegiatan ini digelar sebagai upaya memperkuat rehabilitasi hutan dan lahan serta meningkatkan kualitas lingkungan di wilayah Sulawesi Tengah.
Acara penanaman dipusatkan di Desa Persiapan Dongi-Dongi, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Selasa (25/11/2025).
Dihadiri berbagai unsur pemerintah dan lembaga. Hadir Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili Kepala Dinas Kehutanan, Wakil Bupati Sigi, Bupati Poso yang diwakili Asisten II, Kadis DLH Poso, Kadis SDM, Kepala BPDAS Palu–Poso Mulyadi Joyomartono, serta berbagai stakeholder lintas sektor.
Koordinator Wilayah Kementerian Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah yang juga menjabat Kepala Balai Nasional Lore Lindu, Dr. Ir. Titik Wurdiningsih, M.Si, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting untuk mendorong pemulihan ekosistem sekaligus meningkatkan tutupan vegetasi, terutama di kawasan rawan bencana hidrometeorologi.
“Penanaman pohon serentak ini diselenggarakan dalam rangka HMPI yang diperingati setiap 28 November, namun tahun ini dimajukan menjadi tanggal 25. Ini adalah momentum untuk meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya memulihkan kawasan hutan dan lahan,” ujarnya.
Pada kegiatan tahun ini, penanaman dilakukan di lahan seluas 3 hektare dengan jumlah total 3.000 bibit pohon, terdiri dari jenis eboni, nantu, dan kalapi.
Ketiga jenis tersebut merupakan tanaman endemik yang tumbuh di kawasan Taman Nasional Lore Lindu.
Kegiatan penanaman ini juga berlangsung serentak secara nasional bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melalui sambungan zoom dari kawasan Merapi, Kabupaten Magelang.
Taman Nasional Lore Lindu memiliki luas 214.984 hektare dan menjadi kawasan penting sebagai penyangga kehidupan masyarakat di sekitarnya. Meski demikian, sekitar 6,7 persen kawasan tercatat mengalami pembukaan lahan.
Titik rawan lain yang masih menjadi tantangan adalah aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI), yang teridentifikasi terdapat di 7 lokasi—empat di Kabupaten Sigi dan tiga di Kabupaten Poso.
“Untuk wilayah Sigi, Alhamdulillah kerja sama dengan Pemda sangat baik. Kini tinggal satu titik PETI di Desa Sidondo I, itu pun sudah jauh berkurang aktivitasnya. Kami terus melakukan patroli bersama untuk mencapai target zero PETI,” kata Titik.
Sementara di Kabupaten Poso, kawasan PETI masih tersisa di wilayah Dongi-Dongi. Ia menegaskan perlunya perhatian bersama untuk menghentikan aktivitas tersebut karena telah merambat hingga ke area APL.
Upaya pengendalian dilakukan melalui patroli gabungan bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, aparat desa, lembaga adat, tokoh agama, dan kelompok masyarakat lainnya.
Penanaman pohon yang dilakukan hari ini, lanjut Titik, menjadi langkah penting dalam mendukung pemulihan fungsi ekologis, mencegah erosi, mengurangi risiko banjir, serta melindungi keanekaragaman hayati.
“Kami tidak dapat bekerja sendiri. Kolaborasi semua pihak sangat penting pemerintah daerah, masyarakat lokal, dunia usaha, lembaga adat, dan organisasi masyarakat. Pengelolaan hutan dan lahan adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Ia menambahkan, Taman Nasional Lore Lindu merupakan daerah tangkapan air utama untuk dua bak besar Sulawesi Tengah, yaitu Bak Palu dan Bak Lariang, yang juga menopang wilayah lintas kabupaten hingga Sulawesi Barat.
Karena itu, menjaga kelestarian kawasan ini sangat penting bagi keberlangsungan lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Gubernur Sulawesi Tengah melalui Kepala Dinas Kehutanan, Muhammad Neng, menyampaikan bahwa kondisi geografis dan topografi Sulteng yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik menyebabkan wilayah ini sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, kekeringan, dan sedimentasi.
Selain itu, Sulteng masih memiliki lahan kritis seluas 373.443 hektare berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI Nomor 406 Tahun 2025. Lahan tersebut tersebar di dalam maupun di luar kawasan hutan.
“Pengelolaan DAS menjadi sangat penting karena DAS adalah sistem ekologis yang menghubungkan hulu hingga hilir. Kesalahan tata guna lahan dan pembukaan lahan yang tidak terkendali semakin memperburuk kondisi lingkungan,” jelasnya.
Baca Juga: Menimbang Manfaat dan Mudharat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Parigi Moutong
Pemprov Sulteng saat ini sedang mendorong berbagai program pemulihan lingkungan, antara lain, Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di DAS prioritas termasuk di Poso dan Sigi, penguatan KPH sebagai pengelola permanen kawasan hutan, optimalisasi persemaian untuk menyediakan bibit berkualitas, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengembangan agroforestri bagi masyarakat, serta kolaborasi multipihak melalui Forum DAS Sulteng.
Kegiatan di Dongi-Dongi diikuti lebih dari 190 peserta dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, pemuda, lembaga adat, dan masyarakat lokal. Kehadiran berbagai pihak ini disebut sebagai bentuk komitmen bersama menjaga keberlanjutan lingkungan.
“Semoga pohon-pohon yang ditanam hari ini tidak hanya tumbuh, tetapi mampu memperkuat ekosistem, menjaga DAS, meningkatkan ketahanan air, serta memberi manfaat ekologis dan ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ujar Neng.
Ia menegaskan pentingnya memastikan tanaman tersebut dirawat dan dijaga keberlanjutannya oleh seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi.
Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kelestarian alam sebagai warisan penting bagi keberlanjutan hidup generasi ke depan.(gel)
Editor : Muchsin Siradjudin