RADAR PALU - Dalam rangka memperkuat tata kelola hutan dengan membangun sinergi dan kolaborasi pusat dan daerah serta para pihak dalam penanganan konflik tenurial kawasan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.
Pemprov melalui Program Results Based Payment (RBP) dari GCF REDD+ Output 2 bekerjasama dengan Lemtara Kemitraan memfasilitasi pelaksanaan workshop penanganan konflik tenurial kawasan hutan di Sulteng.
Kegiatan itu berlangsung di Hotel Santika Palu, Jalan Moh Hatta, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Kamis (6/11/2025).
Panitia pelaksana, I Wayan Susanto mengatakan berbagai konflik terkait penggunaan kawasan hutan masih terus terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah. Konflik-konflik tersebut harus segera diselesaikan oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangan dan kebijakan masing-masing.
“Oleh karena itu, Pemprov Sulteng berkomitmen untuk memfasilitasi pertemuan melalui workshop hari ini dalam rangka memberikan penguatan dalam menangani konflik tenurial untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat tata kelola hutan, sekaligus melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan,” ujarnya saat membacakan laporan panitia.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan RI melalui Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Julmansyah mengatakan ada banyak skema yang dapat dilakukan untuk penanganan konflik tenurial di daerah.
“Salah satunya melalui balai-balai kementerian yang ada. Sehingga tidak ada ruang yang kosong yang tidak tertangani oleh balai. Untuk itu, silahkan dioptimalkan balai-balai tersebut untuk menyelesaikan konflik tenurial di daerah,” katanya.
Sehingga sinergi dan kolaborasi pusat dan daerah serta para pihak dalam penanganan konflik tenurial kawasan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah merupakan tema yang tepat untuk dibahas. “Melalui workshop ini terjadi persamaan persepsi dalam menyelesaikan konflik tenurial,” ujarnya.
Terpisah, Gubernur Sulteng diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Dewanto yang membuka Workshop Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan menegaskan peran penting pemerintah provinsi sebagai fasilitator, mediator, dan regulator dalam setiap tahapan penyelesaian konflik tenurial di Sulteng.
Kegiatan itu diselenggarakan Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng melalui Program Results Based Payment (RBP) GCF REDD+ Output 2 dan bekerjasama dengan Lemtara 'Kemitraan'.
Rudi Dewanto juga menyoroti perlunya keterbukaan data, sinergi lintas pihak dan semangat kebersamaan yang tinggi untuk mempercepat penyelesaian konflik tenurial. "Mari kita sama-sama menyatukan persepsi supaya keruwetan konflik bisa terurai dan segera diselesaikan," ungkap Rudi Dewanto.
Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Julmansyah mendorong pemprov untuk memaksimalkan peran seluruh Balai Kemenhut yang ada di Sulteng, sebagai mitra strategis penyelesaian konflik. "Kalau konflik selesai maka investasi akan kondusif, ekonomi berputar dan pasti kemiskinan akan turun," ujarnya.
Lewat workshop ini Kadis Kehutanan, Muhammad Neng berharap dihasilkan solusi dalam penguatan tata kelola hutan yang adil, inklusif dan berkelanjutan. Ia menyebut skema Perhutanan Sosial yang berkorelasi kuat dengan program BERANI Makmur dalam memperkuat ekonomi hijau dan produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dapat menjadi salah satu jalan keluar dalam menyelesaikan konflik tenurial. "Perhutanan sosial sudah menjadi program strategis pemerintah," tandasnya.
Kegiatan diikuti jajaran dinas kehutanan provinsi dan kabupaten kota, seluruh balai Kemenhut di Sulteng, Kanwil BPN, Satgas PKA, lembaga non pemerintahan dan para mitra kehutanan. (*/ril)
Editor : Syahril.