
RADAR PALU – Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase menghadiri ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi yang berlangsung di Hotel Claro, Kendari, Jumat (29/5/2026).
Kehadirannya menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam mendukung upaya penurunan angka pengangguran melalui program-program yang terukur dan berkelanjutan.
Kegiatan yang merupakan hasil kerja sama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kompas tersebut menjadi ajang penghargaan bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil menekan angka pengangguran berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) serta inovasi daerah di bidang ketenagakerjaan.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemerintah pusat telah menyiapkan insentif fiskal bagi daerah berprestasi melalui alokasi anggaran sebesar Rp1 triliun.
Menurutnya, sistem penilaian tahun ini diubah menjadi berbasis regional agar lebih adil bagi daerah dengan kapasitas fiskal yang berbeda.
“Kalau ditandingkan secara nasional, biasanya yang juara kota atau kabupaten besar. Yang kecil kalah. Maka dari itu sistem diubah berbasis regional,” ujar Tito.
Ia menambahkan, seluruh indikator penilaian seperti pengangguran, kemiskinan, stunting, hingga inflasi menggunakan data terbuka dari BPS sehingga hasil penilaian lebih objektif dan transparan.
Pada regional Sulawesi, Kabupaten Kolaka meraih predikat Terbaik I kategori kabupaten, disusul Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Kolaka Utara. Untuk kategori kota, penghargaan diberikan kepada Kota Baubau, Kota Kendari, dan Kota Parepare. Sementara kategori provinsi diraih Sulawesi Barat.
Bupati Erwin Burase menyebut keikutsertaan Parigi Moutong dalam ajang tersebut bukan sekadar memenuhi undangan, tetapi menjadi momentum untuk belajar dari daerah lain yang berhasil menurunkan angka pengangguran.
“Kehadiran kami di ajang ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk terus belajar, berbenah, dan melihat peta keberhasilan daerah lain di Sulawesi dalam menekan angka pengangguran. Sistem penilaian berbasis regional yang diterapkan Kemendagri juga memberikan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh daerah,” katanya.



