RADAR PALU - Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut) dan Balai Jasa Konstruksi (BJKW) VI
Makassar sepakat memperkuat pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi untuk pembangunan daerah itu.
Melalui audiensi dengan BJKW VI Makassar, pemerintah daerah sepakat memperkuat koordinasi dalam pembinaan,
pendampingan, dan pengawasan sektor jasa konstruksi demi mewujudkan pembangunan yang tertata, aman, dan
berkelanjutan.
Audiensi berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati (Wabup) Morut, H. Djira Kendjo, Selasa (14/10/2025).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas penyelenggaraan konstruksi di tingkat
daerah.
Baca Juga: Kepala Daerah Protes Dana TKD 2026 Dipangkas, Kreatifitas dan Kualitas Belanja Mesti Diperbaiki
Wabup Djira didaampingi Kepala Dinas PUPR Morut Destuber Mato'ori, menerima langsung kunjungan Kepala BJKW
VI Makassar, Siti Nurrusiah, beserta tim.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas strategi peningkatan kualitas tata kelola dan keselamatan kerja di sektor konstruksi.
Djira menyebut, kolaborasi ini penting untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan di Morowali Utara
berjalan sesuai regulasi dan mengutamakan aspek keselamatan.
"Audiensi ini sangat penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam membangun
sistem jasa konstruksi yang profesional dan berdaya saing," ujar Wabup Djira.
Wabup mengatakan, Pemkab Morut berkomitmen meningkatkan kompetensi aparatur yang menangani urusan
konstruksi. Langkah ini mencakup peningkatan pemahaman terhadap tanggung jawab hukum, standar teknis, dan
perlindungan sosial bagi tenaga kerja konstruksi.
"Fokus kami adalah meningkatkan pemahaman OPD terhadap tanggung jawab hukum, standar teknis, serta
perlindungan sosial bagi tenaga kerja di sektor konstruksi," tegas Djira.
Ia menambahkan, kolaborasi dengan BJKW VI Makassar akan membantu mempercepat terciptanya sistem pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar nasional.
Pemerintah daerah menargetkan agar setiap proyek konstruksi di Morut tidak hanya mematuhi aturan, tetapi
juga menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan aman bagi masyarakat.
"Kami berharap kerja sama ini dapat menghasilkan pembangunan yang benar-benar baik sesuai aturan dan azas
manfaat," sebut Djira.(ham)