RADAR PALU - Tiga kali sudah saya melangkahkan kaki ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus.
Bukan sebagai saksi dalam perkara, melainkan sebagai saksi sejarah yang duduk di bangku penonton, mengamati jalannya persidangan Nadiem Makarim.
Di Ruang Sidang Prof. Mochtar Kusumaatmadja 1, lantai satu, saya melihat pemandangan yang menggetarkan batin.
Seorang mantan menteri yang dulu tanda tangannya begitu sakti, kini duduk dengan wajah yang teramat lelah.
Baca Juga: “Rumah di Petobo Palu Terbakar, Damkar Kerahkan 5 Armada
Nadiem yang saya lihat hari itu bukan lagi Nadiem yang dulu saya kenal saat ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Tidak ada lagi gurat wah, setelan necis yang intimidatif, atau aura kekuasaan yang meluap-luap. Ia hadir didampingi kedua orang tuanya, istri, dan keluarga dekatnya.
Wajahnya lusuh, nampak beban berat menghimpit pundaknya. Kekuasaan itu ternyata punya masa kedaluwarsa, dan ketika ia habis, yang tersisa hanyalah manusia biasa yang nampak rapuh di bawah sorotan lampu ruang sidang.
Baca Juga: Nyepi 2026 di Palu Bakal Meriah, Ada Jalan Santai hingga Donor Darah
Satu kali saya mengikuti sidang secara penuh dari awal hingga ketuk palu usai, sementara dua kunjungan lainnya hanya sebentar karena satu dan lain hal. Namun, durasi itu cukup bagi saya untuk merasakan atmosfer keadilan yang sedang bekerja.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi-saksi yang seolah mewakili luka lama saya. Para ASN senior, yang telah mengabdi puluhan tahun di kementerian, menuturkan betapa Nadiem di masa gagah-gagahnya menghancurkan nasib dan karier mereka tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan.
Saat mendengar kesaksian para ASN yang dicopot tanpa alasan jelas, yang suaranya dipotong-potong saat mencoba membela diri, ingatan saya melayang ke masa jabatan saya sebagai Rektor di Universitas Tadulako (Untad).
Baca Juga: Dikunjungi Komisi III DPR RI, Kapolda Sulteng Ungkap 60 Kecamatan Belum Miliki Polsek
Saya teringat keputusan dingin dari kementerian yang menjatuhkan sanksi penurunan jabatan akademik guru besar kepada saya selama satu tahun (2 Mei 2023 hingga 2 Mei 2024).
Alasannya kala itu? Karena di Untad terdapat unit-unit seperti Dewan Guru Besar, Komisi Disiplin, IPCC, Komisi Etik, hingga Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPM) yang dinilai melanggar karena statusnya yang Non-OTK (Organisasi dan Tata Kerja).
Saya sempat merenung dengan pedih di tengah ruang sidang itu. Mengapa kebijakan yang saya ambil demi kemajuan kampus, demi menegakkan disiplin dan integritas akademik, justru dihantam sanksi yang begitu kejam hingga mengorbankan karier akademik saya?
Baca Juga: Palu Jadi Tuan Rumah Utsawa Dharma Gita Sulteng 2026
Namun, Allah benar-benar tidak pernah tidur. Di depan mata saya sendiri, di kursi pesakitan itu, Nadiem dikuliti habis-habisan. Ironi itu tersaji nyata dan menyakitkan bagi siapa pun yang memiliki hati Nurani.
Nadiem yang dulu menghukum saya karena masalah unit Non-OTK di kampus, kini Nadiem justru terjerat karena membentuk lembaga Non-OTK raksasa yang ia sebut sebagai Shadow Organisation (Organisasi Bayangan).
Fakta persidangan mengungkap betapa lembaga bayangan ini mempekerjakan sekitar 400 tenaga ahli dari luar pemerintah dengan gaji yang fantastis, ratusan juta rupiah per bulan, padahal mereka hanya datang dua hingga tiga hari saja dalam sebulan.
Baca Juga: BPBD Fokus Pulihkan Akses dan Bangun Jembatan Darurat di Dusun Wana
Sementara itu, staf internal kementerian seperti Stefany bersaksi dengan jujur bahwa ia dan rekan-rekannya harus bekerja lembur siang malam berbulan-bulan tanpa dibayarkan haknya. Kontrasnya luar biasa.
Uang negara triliunan rupiah dihamburkan untuk orang luar, sementara keringat pegawai negeri sendiri diabaikan.
Ada momen yang membuat dada saya sesak ketika Jaksa bertanya kepada mantan Sekjen yang dicopot tentang siapa yang mengangkat tenaga ahli di Shadow Organisation tersebut.
Mantan Sekjen itu menjawab dengan lugas dan tanpa ragu. Menteri Nadiem Makarim. Di titik itu, saya menyadari bahwa keadilan Tuhan sedang bekerja dengan caranya yang sangat presisi.
Baca Juga: Direktur RSUD Kolonodale Bantah Dugaan Malapraktik Operasi Amandel Saharudin Landoala
Saya merasa sedih melihat kondisi Nadiem saat ini, namun saya tidak bisa memungkiri bahwa kesabaran saya menerima tindakan zolim kala itu, seolah terbayar kontan di ruang sidang ini.
Jika kebijakan saya membentuk unit kebutuhan kampus dianggap salah secara administratif, maka apa yang dilakukan Nadiem jauh lebih fatal. Ia justru menciptakan struktur paralel di luar hukum yang menguras keuangan negara secara masif.
Kehadiran saya di ruang sidang adalah pengingat bagi siapa pun yang sedang memegang amanah, terutama bagi para pemimpin kampus yang saat ini mungkin masih merasa di atas angin.
Berhati-hatilah dengan kekuasaanmu.
Baca Juga: Bappenas Petakan Kesenjangan Data Pembangunan di Sulteng
Janganlah engkau menganggap posisi dua periode sebagai tameng untuk berbuat semena-mena. Sebab, saat kursi itu ditarik, tidak akan ada lagi pasukan bayangan yang bisa melindungimu dari tuntutan hukum dan pengadilan sejarah.
Nadiem kini membayar tunai semua kebijakannya di hadapan hukum manusia. Ruang sidang Prof. Mochtar Kusumaatmadja telah menjadi saksi bahwa kezaliman, sekecil apa pun, akan menemukan jalan pulang kepada pelakunya.
Bagi saya, ini bukan soal kemenangan pribadi, melainkan tentang keyakinan bahwa kebenaran mungkin bisa disalahkan oleh secarik kertas sanksi, tapi ia tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh waktu.
Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Sulawesi Upskilling 50 Operator SPBU Sulselbar
Satu hal yang paling menyesakkan dada saat duduk di kursi penonton itu adalah menyadari betapa fana dan sementaranya sebuah jabatan.
Kepada mereka yang hari ini masih memegang tongkat kekuasaan, para pejabat di kementerian, maupun para oknum Rektor yang merasa tak tersentuh oleh hukum, berhentilah berbuat zolim.
Janganlah mentang-mentang sedang berkuasa, lalu dengan mudahnya memutus rezeki orang, menghancurkan karier akademik sejawat, atau membuat kebijakan bayangan yang hanya menguntungkan kelompok sendiri.
Baca Juga: Perangi Gratifikasi, BBPOM Palu Ingatkan Pegawai untuk Jaga Integritas
Ingatlah, setiap tindakan zolim itu seperti hutang yang pasti akan ditagih. Jika tidak membayar tunai di dunia seperti yang dialami Nadiem di ruang sidang PN Jakpus Kelas IA Khusus, maka yakinlah, tagihan itu akan datang di pengadilan yang jauh lebih adil, yakni di hari akhirat kelak.
Di sana, tidak ada pengacara hebat yang bisa membela, tidak ada lagi keluarga atau asisten yang bisa menemani, dan tidak ada lagi celah untuk mengelak.
Nadiem yang dulu begitu berkuasa, kini harus menanggung beban dan lelah di hadapan hukum manusia. Ini adalah peringatan keras bahwa kekuasaan itu sejatinya adalah ujian, bukan alat pemuas ego.
Baca Juga: BBPOM Palu Ingatkan ASN: Jangan Terima Gratifikasi, Wajib Lapor!
Jangan sampai bangga dengan jabatan dua periode, namun di akhir masa jabatan, hanya mewariskan dendam dan doa-doa buruk dari orang-orang yang pernah disakiti.
Allah SWT telah mengingatkan janganlah kamu mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zolim.
Sidang ini bagi saya bukan sekadar proses hukum pidana, melainkan sebuah pengingat spiritual. Kekuasaan itu akan ditarik, jabatan akan dilepas, dan yang tersisa hanyalah nama baik atau nista yang akan dikenang sejarah.
Baca Juga: Komisioner Bawaslu Yusri Ibrahim Sentil Layanan PBG PUPR Morowali Utara
Berjuanglah untuk kemajuan institusi, tapi jangan pernah mengorbankan nilai kemanusiaan dan keadilan demi ambisi pribadi. Karena pada akhirnya, semua kezaliman akan menemui jalan pulangnya, entah itu di ruang sidang yang dingin, atau di hadapan Sang Maha Pencipta. (Laporan, Muhammad Basir Cyio, dari Jakarta). ***
Editor : Talib