RADAR PALU — Kebijakan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2027 mulai memicu jeritan dari lini bawah dunia pendidikan di Kota Palu. Aturan pembatasan kuota anggaran BOS membuat manajemen sekolah harus memutar otak demi mempertahankan guru esensial secara mandiri.
Kepala Sekolah SDN 2 Palu, Salbia misalnya yang blak-blakan bersuara mengenai getirnya realitas di lapangan. Regulasi BOS membatasi alokasi dana. BOS sendiri sesuai petunjuk teknis (juknis) hanya menyediakan 20 persen yang diprioritaskan untuk gaji tenaga pendidikan berstatus PPPK, sisanya barulah digelontorkan untuk honorer. Kondisi ini membuat posisi guru mata pelajaran strategis, seperti Bahasa Inggris, berada di ujung tanduk.
Demi menyiasati aturan kurikulum yang mewajibkan adanya pelajaran Bahasa Inggris, para guru di SDN 2 Palu terpaksa melakukan aksi solidaritas yang menyentuh hati. Mereka rela menyisihkan pendapatan pribadi demi membayar honor rekan sejawat mereka yang berijazah S2.
Baca Juga: Anwar Hafid Ajak CPM dan Donggi Senoro Bangun Infrastruktur Sulteng Lewat CSR
"Ada Bahasa Inggris, tapi tidak di-honor, di-honor BOS, karena tidak boleh kan. Hanya 20% dari anggaran itu," ungkap Salbia saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/6/2026).
"Jadi yang honor itu, guru-guru di sini seiklasnya bantu untuk gaji. Termasuk saya, saya punya (gaji sebagian) dikasih. Guru-guru berapa, yang mana dia (guru honorer) masukkan, yang mana kelas yang dia masuk, itu guru yang bayar. Sisanya itu saya," lanjutnya.
Mirisnya, guru Bahasa Inggris tersebut merupakan lulusan magister (S2) Universitas Tadulako (Untad yang memiliki rekam kinerja sangat baik. Karena benturan juknis baru, upah yang diterimanya pun tidak menentu dan murni bersumber dari gotong royong pihak sekolah.
Baca Juga: Bangun Kesadaran Lingkungan, HPMD Awali Rangkaian Milad ke-24 dengan Reboisasi Mangrove
"Kadang gajinya 1 juta 1 bulan ibu, kadang juga tidak cukup 1 juta 1 bulan. Karena masing-masing kelas, kasih 100, 100, 100. Sisanya saya yang tambah. Itu seiklasnya kita (para guru) saja," jelas Salbia.
Bahkan, ia mengaku 20 persen dari dana BOS tidak cukup membiayai tenaga kependidikan seperti Satpam dan Cleaning Servis. Menurutnya, sebelum adanya juknis baru, gaji kedua tendik tersbeut bisa mencapai angka Rp800 ribu per bulan, kini hanya bisa membayar senilai Rp600 ribu setiap bulannya.
Salbia secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya jika seluruh lini guru honorer disapu bersih pada tahun 2027 tanpa ada skema transisi distribusi guru PNS atau P3K yang cepat dari Dinas Pendidikan.
"Kalau menurut saya tidak tepat, karena apa ada yang pensiun tidak ada yang ganti," tegasnya.
Sistem birokrasi distribusi guru dari dinas dinilai terlalu lambat dan memakan waktu hingga tahunan. Hal ini memicu kekosongan kelas yang berlarut-larut jika instansi lokal dilarang mengangkat tenaga honorer secara mandiri untuk taktis darurat.
"Susah ibu, susah. Ini guru olahraga nanti saya ada di sini baru ada guru olahraga. 5 tahun sudah mungkin itu meninggal guru olahraganya kami, baru ada guru olahraga di sini. Bayangkan menderitanya guru di sini," keluh Salbia.
Baca Juga: HPMD Rayakan Milad ke-24, Para Pelestari Budaya Serukan Persatuan untuk Jaga Identitas Dampelas
Krisis serupa kini sedang mengintai mata pelajaran Agama Islam di SDN 2 Palu. Satu-satunya guru agama yang ada saat ini sedang bersiap untuk mengambil cuti panjang karena kondisi kesehatan dan kehamilan. Akibat kaku dan lambatnya penerbitan SK definitif dari dinas, kelas terancam kosong tanpa pengajar.
"Sampai hari ini belum ada guru agama. 11 kelas, 1 guru agama. Karena kalau menunggu dari dinas lagi lama," cetus Salbia menutup perbincangan.
“Jadi, kasihan, Nak kalau depan ini sudah nda bisa lagi, Ibu gaji kamu? Bagaimana sudah?” ucap Slabia mengenanang percakapannya karena merasa prihatin dengan nasib kedua guru honorernya yakni guru Bahasa Inggris dan PJOK, Salbia.
“Mereka bilang, iye, Ibu tidak apa-apa. Begitu saja kasihan dorang (mereka guru honorer),” lanjutnya.
Di akhir wawancara, Salbia menyerahkan keresahan sekolah saat ini sepenuhnya kepada pemerintah. Ia berharap ada solusi yang dapat mengantisipasi kosongnya tenaga pendidik di beberapa mata pelajaran saat kebijakan penghapusan honorer 2027 resmi diberlakukan.***
Editor : Muhammad Awaludin