RADAR PALU— Delapan tahun pascagempa 2018, persoalan infrastruktur pendidikan anak usia dini di Palu masih menyisakan pekerjaan rumah. Kondisi itu terlihat saat Ketua Majelis Pendidikan PB Alkhairaat Pusat, Yusri, meninjau langsung TK Alkhairaat II, Senin (26/1/2026).
Peninjauan dilakukan menyusul laporan masyarakat dan pihak sekolah terkait kondisi sarana prasarana yang dinilai tidak layak. Dari hasil kunjungan, aktivitas belajar mengajar masih berlangsung di gedung pinjaman milik warga, sementara bangunan utama sekolah belum dapat digunakan akibat kerusakan berat sejak gempa.
Dari sudut pandang pengurus pusat Alkhairaat, situasi ini mencerminkan tantangan serius dalam pemulihan pendidikan dasar. Ruang belajar yang terbatas serta fasilitas pendukung, khususnya toilet sekolah, dinilai belum memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi anak-anak usia dini.
Yusri menyebut kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas proses belajar. Menurutnya, lingkungan sekolah yang tidak layak bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga menyangkut keselamatan dan tumbuh kembang peserta didik.
Hingga kini, sekolah masih mengandalkan kepedulian masyarakat setempat agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Ironisnya, belum ada bantuan fisik yang diterima untuk pembangunan kembali sekolah, meski kerusakan telah berlangsung cukup lama.
Melihat kondisi tersebut, PB Alkhairaat Pusat mengambil langkah pendampingan. Salah satu fokus yang ditekankan adalah pembaruan data sekolah di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kelengkapan data dinilai krusial agar sekolah dapat mengakses program revitalisasi sekolah yang disiapkan pemerintah pusat.
PB Alkhairaat menilai, persoalan infrastruktur pendidikan tidak bisa dibiarkan berlarut. Selain mendorong akses bantuan pemerintah, organisasi juga mengajak seluruh elemen internal Alkhairaat untuk memberi perhatian dan dukungan nyata.
Melalui Majelis Pendidikan, PB Alkhairaat Pusat berencana memfasilitasi dan memediasi kebutuhan sekolah, baik bagi guru maupun peserta didik. Tujuannya agar proses belajar dapat berlangsung di lingkungan yang lebih aman dan layak.
Kunjungan ini diharapkan menjadi sinyal awal bagi pemerintah daerah dan pusat untuk memberikan perhatian lebih serius terhadap kondisi pendidikan anak usia dini pascagempa, sehingga hak anak untuk belajar di tempat yang aman dan nyaman dapat benar-benar terpenuhi.***
Editor : Muhammad Awaludin