RADAR PALU - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Morowali Utara (Morut) menetapkan 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Sepuluh rancangan regulasi tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari investasi, pariwisata, ketahanan pangan, penanggulangan kebakaran, pemberdayaan perempuan dan anak, hingga perlindungan kebudayaan daerah.
Penetapan berlangsung dalam rapat pembentukan Propemperda yang dipimpin Wakil Ketua Bapemperda DPRD Morut, Arman Purnama Marunduh, didampingi Anggota Bapemperda Kisran, Kamis (19/11/2026).
Baca Juga: Keluarga Desak Polres Sigi Ungkap Kejanggalan Kematian Khaerunisa
Dari 10 Ranperda tersebut, enam merupakan usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morut dan empat lainnya berasal dari hak inisiatif DPRD.
Enam usulan pemerintah daerah mencakup sejumlah kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Pertama, Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2027-2041. Regulasi ini mengatur arah kebijakan, strategi pengembangan wilayah, serta pembangunan industri pariwisata daerah berbasis daya saing dan penguatan kelembagaan.
Baca Juga: PGRI Morut Perkuat Program dan Evaluasi Organisasi
Kedua, Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Sulteng. Materi pengaturannya mencakup bentuk dan besaran penyertaan modal Pemkab Morut, mekanisme pembagian keuntungan, pembinaan, serta pengawasan.
Ketiga, Ranperda Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan.
Rancangan regulasi ini mengatur penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK), manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pengujian sarana dan prasarana, serta pelibatan masyarakat.
Baca Juga: Angka Kecelakaan Lalu Lintas Naik, Polres Sigi Kerahkan 35 Personel Operasi Zebra
Keempat, Ranperda Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Regulasi ini mengatur ruang lingkup pengelolaan, pendanaan, dan pemanfaatan cadangan pangan untuk memperkuat ketahanan pangan serta mengantisipasi krisis.
Kelima, Ranperda Inovasi Daerah. Materi pengaturannya mencakup kriteria inovasi, mekanisme pengusulan dan uji coba riset atau inovasi di lingkungan birokrasi, pemberian penghargaan, serta pendanaan.
Keenam, Ranperda Hak Cipta dan Pelindungan Kekayaan Intelektual. Regulasi ini mengatur pembinaan, fasilitasi pendaftaran hak cipta, serta pemanfaatan perlindungan kekayaan intelektual milik masyarakat dan pelaku usaha mikro.
Baca Juga: Pemkab Morowali Tuan Rumah APIP se Sulteng
Selain usulan pemerintah daerah, DPRD Morut memasukkan empat Ranperda inisiatif dalam Propemperda 2027.
Pertama, Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Regulasi ini mengatur kriteria dan bentuk fasilitas insentif serta penentuan sektor investasi prioritas untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.
Kedua, Ranperda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Baca Juga: Petani Menjerit Disebabkan Anomali Musim yang Cukup Ekstrim
Materi pengaturannya mencakup pengarusutamaan gender, penanganan dan perlindungan khusus korban kekerasan, penyediaan fasilitas pengaduan, serta koordinasi lintas sektor.
Ketiga, Ranperda Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan (RPH) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Keempat, Ranperda Perlindungan dan Pelestarian Kesenian Tradisional, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah.
Baca Juga: Patroli di Bandara Palu, Subdit IV Ditreskrimum Polda Sulteng Cegah TPPO dan PMI Ilegal
Ranperda terakhir mengatur perlindungan, pembinaan, pengembangan, serta pemanfaatan kekayaan budaya daerah. Regulasi tersebut juga mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga warisan budaya lokal.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Morut, Arman Purnama Marunduh, menjelaskan bahwa 10 Ranperda tersebut disiapkan untuk menjawab kebutuhan regulasi daerah.
Agenda legislasi tersebut juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mengoptimalkan potensi lokal secara berkelanjutan.
Baca Juga: Ahli Waris Dipermudah Buka Rekening BRI, Santunan Jasa Raharja Poso Cair Lebih Cepat
Arman menyebut DPRD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan mempercepat tahapan pembahasan dan penyusunan naskah akademik.
Dari Propemperda 2027, DPRD dan Pemkab Morut menyiapkan landasan regulasi untuk mendukung pembangunan daerah di berbagai sektor.
"Tahapan pembahasan dan perumusan naskah akademik akan digenjot bersama OPD terkait agar seluruh regulasi dapat dituntaskan tepat target pada tahun 2027," tambah Arman. (***)
Editor : Ilham Nusi