Delapan Ranperda Sulteng Diusulkan untuk 2027, Kesiapan Anggaran OPD Jadi Sorotan
RADAR PALU - Sebanyak delapan usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda) masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2027. Namun, kesiapan anggaran dan naskah akademik menjadi perhatian dalam finalisasi usulan tersebut yang dibahas Bapemperda DPRD Sulteng bersama 16 organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Baruga Gedung B Lantai III DPRD Sulteng, Rabu (11/11/2026).
Anggota Bapemperda DPRD Sulteng, Mahfud Masuara, mengatakan delapan usulan tersebut terdiri atas lima inisiatif DPRD dan tiga usulan lainnya. Dari lima usulan DPRD, masing-masing berasal dari Komisi I, Komisi II, dan Komisi III sebanyak satu usulan, sedangkan Komisi IV mengajukan dua usulan.
Menurut Mahfud, finalisasi Propemperda belum berarti seluruh usulan langsung menjadi rancangan perda yang siap dibahas. Tahapan tersebut masih memastikan kesiapan materi, perangkat daerah pengampu, hingga dukungan pembiayaan sebelum masuk ke proses pembahasan lebih lanjut.
Baca Juga: Enam Program Ketahanan Keluarga Tak Terealisasi, Bunda Wiwik Soroti Pelaksanaan Perda
Ia mengungkapkan, pengalaman tahun sebelumnya menunjukkan sejumlah usulan Propemperda tidak dapat dilanjutkan karena OPD pengampu tidak memiliki kesiapan anggaran. Padahal, penyusunan rancangan perda membutuhkan proses panjang, termasuk penyusunan naskah akademik yang melibatkan kalangan akademisi.
“Karena pengalaman di tahun sebelumnya, ada berapa yang sudah diusulkan di Pro Pemperda, begitu dijalankan, tidak ada keuangannya dari OPD,” ujar Mahfud setelah agenda rapat selesai.
Mahfud mengingatkan, penyusunan satu perda dapat menghabiskan biaya hingga ratusan juta rupiah. Karena itu, pemerintah daerah dan DPRD harus memastikan setiap usulan memiliki perencanaan yang matang agar anggaran yang digunakan tidak terbuang untuk regulasi yang akhirnya tidak dimanfaatkan.
Baca Juga: Ranperda Perilaku Seksual Berisiko Sulteng 2027, Bunda Wiwik Minta Materi Tak Terlalu Luas
“Makanya rugi sekali kalau kita ada perda, kemudian Perda itu tidak dipakai. Tidak ada pergubnya, uang rakyat di situ. Satu perda ratusan juta,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, sebanyak 16 OPD yang diundang disebut hadir seluruhnya. Mahfud menyebut kehadiran perangkat daerah menjadi bagian penting untuk memastikan kesiapan masing-masing pengusul, terutama terkait kebutuhan anggaran dan substansi regulasi yang akan disusun.
Dari lima usulan inisiatif DPRD, Mahfud menyebut empat di antaranya telah memiliki draf naskah akademik. Usulan tersebut meliputi bantuan hukum dari Komisi I, sektor pertanian dari Komisi II, pertambangan dari Komisi III, serta perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dari Komisi IV.
Baca Juga: Bunda Wiwik Sebut Ada 119 Lembaga LGBT di Indonesia, Dorong Sulteng Siapkan Langkah Pencegahan
Sementara itu, satu usulan lainnya dari Komisi IV mengenai perlindungan masyarakat dan keluarga terkait perilaku seksual berisiko masih membutuhkan penyusunan naskah akademik. Menurut Mahfud, materi tersebut masih terlalu luas sehingga membutuhkan kajian tenaga ahli, termasuk dalam menentukan batasan substansi dan penggunaan istilah dalam regulasi.
