RADAR PALU - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Palu mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp300 juta untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) dan peralatan kerja personel di lapangan.
Usulan tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Damkar Kota Palu, Yohan, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu membahas APBD Perubahan 2026. Sabtu, (26/9/2026).
Yohan menjelaskan, dalam APBD Perubahan 2026, anggaran Dinas Damkar justru mengalami pengurangan sekitar Rp312,961 juta. Pengurangan tersebut berasal dari penyesuaian volume anggaran gaji yang sebelumnya dinilai berlebih.
Baca Juga: Wakil Ketua I DPRD Kota Palu Soroti Anggaran Rp200 Juta Dinsos Palu, Keluhan Warga Disebut Terus Ber
“Di perubahan anggaran ini terjadi pengurangan angka anggaran dan itu karena volume gaji yang kemarin agak berlebih, kemudian itu ditarik sebesar kurang lebih Rp312,961 juta,” kata Yohan dalam banggar.
Menurutnya, setelah penyesuaian tersebut, Dinas Damkar melakukan pergeseran anggaran yang sudah tersedia untuk memenuhi kebutuhan operasional pegawai di lapangan. Namun, belum ada tambahan anggaran dalam pengajuan perubahan yang disampaikan sebelumnya.
Meski demikian, Yohan memanfaatkan forum Banggar untuk menyampaikan kebutuhan mendesak terkait APD dan peralatan kerja personel. Ia menyebut kondisi peralatan Damkar saat ini masih jauh dari standar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
Baca Juga: Rustia Tompo Soroti Anggaran Rp 10 Juta untuk Renovasi Rumah Korban Bencana
“Kalau hari ini kita bercerita tentang kebutuhan peralatan kerja Damkar itu masih jauh di bawah standar yang ada,” ujarnya.
Selain APD dan peralatan kerja, Yohan juga menyoroti kebutuhan penambahan pos Damkar. Saat ini Kota Palu baru memiliki dua pos, yakni di Kecamatan Tawaeli dan Kecamatan Palu Barat. Padahal, berdasarkan pembagian wilayah manajemen kebakaran, idealnya terdapat delapan pos yang menyesuaikan jumlah kecamatan di Kota Palu.
“Harusnya kalau kita merujuk pada wilayah manajemen kebakaran yang berbasis pada kecamatan, Kota Palu harusnya membutuhkan delapan pos berdasarkan delapan kecamatan,” jelasnya.
Baca Juga: Arif Miladi Soroti APD untuk PSM, Dinsos Palu Akui Dukungan Belum Maksimal
Kebutuhan tersebut juga berkaitan dengan jumlah personel. Yohan menyebut personel operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang tersedia saat ini sebanyak 156 orang. Sementara untuk mendukung delapan pos, idealnya dibutuhkan sedikitnya 265 personel.
Menurut Yohan, keterbatasan sarana dan personel membuat kebutuhan penganggaran Damkar cukup besar. Namun, kondisi tersebut tidak membuat pihaknya mengurangi komitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengatakan tambahan sekitar Rp300 juta yang diusulkan melalui Banggar akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan APD dan kelengkapan kerja personel di lapangan.
Baca Juga: APBD Perubahan 2026, Dinsos Palu Dapat Tambahan Rp614 Juta untuk Penanganan Sosial
“Kurang lebih hampir Rp300 juta. Itu ditujukan untuk peralatan APD dan kemudian kelengkapan kerja,” katanya.
Selain kebutuhan dalam APBD Perubahan, Yohan menyampaikan rencana pengadaan kendaraan Damkar untuk tahun berikutnya. Pengadaan tersebut dinilai lebih realistis dilakukan pada tahun anggaran berikutnya karena kendaraan Damkar membutuhkan proses produksi melalui karoseri yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
Untuk rencana tersebut, Dinas Damkar mengusulkan dua unit kendaraan, yakni satu unit kendaraan penembak dan satu unit kendaraan suplai. Jika memungkinkan, pihaknya berharap dapat menambah satu unit lagi.
Baca Juga: CAT BKN Perkuat Transparansi Seleksi Poltekpin 2026
Yohan juga menyampaikan rencana penambahan pos di wilayah yang dinilai memiliki kepadatan penduduk dan tingkat kejadian kebakaran cukup tinggi. Salah satunya di kawasan Tondo dan Talise, Kecamatan Mantikulore, yang diharapkan sekaligus dapat mendukung pelayanan ke wilayah Palu Utara.
Selain Mantikulore, Dinas Damkar mempertimbangkan wilayah Kecamatan Tatanga. Salah satu lokasi yang disebut strategis berada di sekitar Jembatan Lalove karena dinilai dapat menjangkau sejumlah wilayah padat di Kecamatan Tatanga.
“Yang pertama wilayah Kecamatan Mantikulore. Ini dengan melihat posisi kepadatan penduduk setelah fase bencana ini bergeser ke wilayah Tondo dan Talise. Itu kepadatannya cukup tinggi,” ungkap Yohan.
Baca Juga: Danrem 132/Tadulako Buka Turnamen Domino Piala Panglima TNI di Palu
Ia berharap kebutuhan sarana, kendaraan, pos, dan personel tersebut dapat menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran ke depan sehingga waktu respons Damkar terhadap kejadian kebakaran maupun penyelamatan dapat semakin cepat.
Di akhir pembahasan, Rico juga meminta Dinas Damkar merinci kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp300 juta yang diusulkan untuk pengadaan APD dan peralatan kerja dalam APBD Perubahan 2026.
“boleh enggak Pak Sek tampilkan atau kirimkan hitungan persiapan tambahan yang Rp300 juta itu untuk alat-alat di perubahan ini. biar kita bisa tahu nilainya,” ujar Rico usai Dinas Damkar memaparkan kebutuhan anggaran.”
Baca Juga: Anggaran Pendidikan Sulteng Tertinggi, Ini Capaian Lain yang Diapresiasi
Editor : Annisa Wibdy