
RADAR PALU — Kehadiran PT International Green Industrial Park (IGIP) di Kabupaten Morowali yang digadang-gadang membawa angin segar dan multiplier effect bagi ekonomi daerah, kini berubah menjadi preseden buruk dan ancaman nyata bagi masyarakat lokal. Rabu(30/9/2026)
Dalam orasinya koordinator lapangan (Korlap), Irfan Mualim, menyampaikan, Front Masyarakat Sambalagi Menggugat (FMSM) secara resmi menyatakan sikap melawan dan membongkar serangkaian dugaan praktik penyelewengan, penindasan ketenagakerjaan, pengerusakan lingkungan, hingga kongkalikong oknum Pemerintah Desa (Pemdes) Sambalagi yang melukai rasa keadilan publik.
FMSM menilai PT IGIP tidak hanya gagal menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR), tetapi juga diduga kuat melakukan tindakan melawan hukum secara terstruktur bersama oknum lokal demi mengeruk keuntungan pribadi.kata Korlap.
Baca Juga: Morowali, Riwayatmu: Dulu, Kini, dan Nanti
Lanjut Korlap,PT IGIP secara terang-terangan diduga mengingkari komitmen bersama yang telah disepakati pada tahun 2023 terkait prioritas dan kuota penyerapan tenaga kerja lokal. Hingga saat ini, alokasi serta realisasi perekrutan tenaga kerja belum dipenuhi secara maksimal.
Perusahaan justru terkesan menutup mata dan menyampingkan hak-hak masyarakat lingkar industri yang seharusnya mendapatkan porsi utama dalam ketersediaan lapangan kerja.
Dalam Perda Kabupaten Morowali No. 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, disitu dijelaskan kewajiban perusahaan/investor yang beroperasi di wilayah Morowali untuk memprioritaskan dan menyerap persentase minimal tenaga kerja lokal/daerah.
Selama ini kami melihat, PT IGIP hanya menempatkan tenaga kerja lokal pada jabatan staff. Kami meminta agar PT IGIP memberikan juga kesempatan kepada karyawan lokal mengisi posisi-posisi yang dinilai strategis.
"PT IGIP secara sepihak memutus kerja sama dengan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) Lokal dan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kabupaten Morowali, padahal PBM lokal memiliki rekam jejak bersih tanpa celah teknis," Ujar Korlap
Korlap menambahkan, pemutusan sepihak ini diduga kuat terjadi karena adanya intervensi oknum Kepala Desa Sambalagi yang pasang badan untuk menggeser keterlibatan pengusaha lokal. Kenapa Kepala Desa Sambalagi berani melakukan hal tersebut? sebab diduga telah menjalin Kerjasama bisnis solar industri dengan PT IGIP Morowali.
Padahal dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 19 tentang penguasaan pasar dan tindakan menghalangi pelaku usaha lain), sudah dijelaskan bahwa perusahaan apapun dilarang keras untuk melakukan praktek monopoli.
Begitu juga pada UU No. 11 Tahun 2020 / UU Cipta Kerja & PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dimana setiap perusahan memiliki kewajiban kemitraan industri besar dengan UMKM lokal.
[30/9 13.22] Priyono: Kemudian, kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mendadak terhadap karyawan atas nama Sdr. Mario menjadi bukti telanjang diskriminasi tenaga kerja.



