RADAR PALU - Aliansi mahasiswa dari perguruan tinggi di Kota Palu menggelar aksi demonstrasi dengan membawa 14 tuntutan yang mencakup persoalan regional Sulawesi Tengah hingga isu nasional, Senin (21/9/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak DPRD untuk membuka ruang audiensi secara langsung dengan pimpinan lembaga legislatif. Mereka menilai aspirasi mahasiswa perlu disampaikan dan dibahas secara langsung bersama Ketua DPRD.
Wakil presiden universitas muhammadiyah magfirah, gerakan tersebut merupakan aksi bersama mahasiswa dari sejumlah kampus di Kota Palu. Aliansi itu disebut melibatkan mahasiswa dari Universitas Tadulako (Untad), UIN Datokarama Palu, serta Universitas Muhammadiyah.
Baca Juga: Tingkatkan Tata Kelola Pajak dan Pertanahan, Bupati Buol Tandatangani MoU dan PKS Replikasi SISGITA
“Jadi kami sesuai kesepakatan konsensus kami, ada 14 tuntutan teman-teman. Ada tuntutan regional dan tuntutan nasional,” ujar wakil presidan universitas muhammadiah palu dalam aksi tersebut.
Untuk tuntutan regional, mahasiswa menyoroti persoalan krisis energi yang hingga kini masih dirasakan masyarakat. Mereka meminta adanya transparansi pemerintah terkait penyebab kelangkaan BBM dan LPG serta pemadaman listrik bergilir.
Menurut magfirah, nformasi mengenai persoalan energi perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui penyebab dan langkah penanganan yang dilakukan pemerintah.
Baca Juga: Pimpin Apel Pagi, Sekkab Morowali Tekankan Percepatan Pembahasan Anggaran
Selain energi, mahasiswa juga menyoroti kesenjangan pembangunan infrastruktur, aktivitas pertambangan ilegal, perlindungan lahan pertanian, serta persoalan kualitas udara bersih di Kota Palu.
“Yang kita butuhkan alasan atau transparansi informasi, apakah alasan di balik krisis energi tersebut,” kata perwakilan mahasiswa.
Sementara pada tingkat nasional, mahasiswa membawa sejumlah isu, di antaranya dugaan kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerataan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), serta persoalan penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Baca Juga: Jalan Tagolu–Tentena Buka-Tutup Mulai 24 September, Catat Jadwalnya
Mahasiswa juga mempertanyakan sejumlah program pemerintah yang tengah berjalan. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi urgensi dan substansi program seperti Koperasi Desa Merah Putih, SPPG, serta rencana pembangunan Universitas Rakyat Indonesia.
Mereka menilai setiap program pemerintah perlu dipastikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan menyentuh akar persoalan, bukan sekadar menjadi proyek baru.
Selain menyampaikan tuntutan, massa aksi juga meminta kesempatan bertemu langsung dengan Ketua DPRD Sulteng Arus Abdul Karim. Mereka menyebut aksi sebelumnya dari mahasiswa telah diterima oleh anggota dewan, namun belum bertemu langsung dengan Ketua DPRD Sulteng.
Baca Juga: 217 Ribu Warga Sulteng Sudah Terlayani Berani Sehat
“Kami ingin ketemu langsung dengan Ketua DPRD. Kemarin-kemarin Untad, UIN sudah turun, tetapi selalu yang turun anggotanya. Jadi kami ingin duduk langsung, audiensi langsung dengan Ketua DPR,” tegasnya.
Editor : Annisa Wibdy