RADAR PALU - Anggota DPRD Kota Palu, Rustia Tompo, menyoroti persoalan infrastruktur jalan di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, saat menggelar Reses Caturwulan II Masa Persidangan Tahun 2026.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi, salah satunya terkait kondisi jalan yang membutuhkan perhatian dan perbaikan dari pemerintah.
Rustia mengatakan, berdasarkan penyampaian Camat Palu Utara, terdapat ruas jalan di Mamboro yang telah dijanjikan untuk diperbaiki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Palu.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan JKM Rp42 Juta kepada Ahli Waris Peternak Kambing di Baiya
“Itu penyampaian langsung dari Pak Camat bahwa itu sudah dijanjikan oleh Perkim untuk diperbaiki itu, dikerjakan,” kata Rustia. Selasa, (18/8/2026).
Menurutnya, ruas jalan yang dimaksud memiliki panjang sekitar 700 hingga 800 meter. Rustia berencana menanyakan langsung kepada Kepala Dinas Perkim terkait kepastian pengerjaan jalan tersebut.
“Itu sekitar 700 sampai 800 meter. Nah, itu nanti saya akan bertanya langsung kepada Kadis Perkim,” ujarnya.
Baca Juga: Pramuka Cerdas Keuangan, OJK Perkuat Literasi Finansial Generasi Muda di Jambore Nasional XII 2026
Rustia menyebut, informasi yang diterimanya menyatakan ruas jalan tersebut telah dilakukan pengukuran. Ia menilai pengukuran menjadi indikasi bahwa jalan tersebut telah masuk dalam rencana penanganan pemerintah.
“Seperti apa, karena menurut mereka bahwa jalan itu sudah diukur. Berarti kalau sudah diukur, siap dikerjakan,” katanya.
Selain persoalan jalan, Rustia turut menjelaskan mengenai pelaksanaan pokok-pokok pikiran atau Pokir DPRD. Ia menegaskan, perbaikan jalan yang dibahas dalam reses tersebut bukan berasal dari Pokir, melainkan program langsung Pemerintah Kota Palu.
Baca Juga: Dua Wabin Lapas Luwuk Bisa Hirup Udara Segar di HUT RI ke-81
“Itu dari pemerintah langsung, dari Pemkot langsung,” tegasnya.
Rustia mengakui pelaksanaan Pokir DPRD hingga saat ini belum maksimal. Menurutnya, proses pelaksanaan Pokir harus dilakukan secara hati-hati karena menjadi perhatian dalam pengawasan, termasuk oleh (KPK).
“Jadi itu kalau POKIR itu sampai hari ini, boleh dikatakan itu belum maksimal dikerjakan. Saya katakan tadi bahwa kita juga masih tarik ulur karena POKIR ini benar-benar sangat sensitif untuk dikerjakan,” ujarnya.
Baca Juga: Doa untuk NTT dan Konser Sholawat Warnai Puncak HUT ke-81 RI di Luwuk
Di luar program pemerintah, Rustia juga menyampaikan sejumlah bantuan yang diberikan secara pribadi kepada masyarakat. Bantuan tersebut antara lain untuk kebutuhan masjid dan transportasi masyarakat dalam mengangkut peralatan.
“Kalau masjid bantuan itu, itu dari pribadi saya,” kata Rustia.
Ia juga menanggapi permintaan masyarakat terkait penyediaan sumur suntik di wilayah Taipalaga. Bantuan tersebut dinilai penting karena warga mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk berwudhu.
Baca Juga: Polres Morowali Utara Musnahkan 366 Gram Shabu
“Mereka memintakan sumur suntik, karena mereka setiap sholat itu, mereka tidak mendapatkan air yang bersih untuk berhudu,” ujarnya.
Editor : Annisa Wibdy