RADAR PALU - Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah mendorong agar penyusunan anggaran tahun 2027 lebih diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, sosial, serta pengelolaan hibah yang berbasis kinerja.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sulteng sekaligus Ketua Fraksi PKS, Bunda Wiwik, mengatakan peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan harus menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam penyusunan program dan anggaran.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh hanya mengejar program yang tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan pendidikan.
Baca Juga: Vale dan Pemkab Morowali Luncurkan Desa Wisata Unsongi, Dorong Ekonomi Warga dan Kelestarian Lingkun
“Kita punya tugas di pendidikan itu SPM kita meningkat. Untuk apa kita memburu sesuatu yang kemudian tidak berimbas kepada peningkatan SPM?” ujar Bunda Wiwik. Senin, (10/8/2026).
Ia menyebut target SPM pendidikan berada di angka 80 persen. Namun, realisasinya saat ini masih sekitar 60,88 persen sehingga masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu segera dibenahi.
Karena itu, Bunda Wiwik meminta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya pada jenjang SMA, SMK, dan SLB, dipercepat agar target SPM pendidikan dapat tercapai.
Baca Juga: BGN Tegaskan Batas Konsumsi MBG, Maksimal 4 Jam
“Untuk sarana-prasarana SMA, SMK, SLB itu harus terpenuhi secepatnya supaya SPM-nya tercapai. Kalau SPM tercapai, mutu pendidikan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Selain sarana dan prasarana, ia juga menyoroti pelaksanaan program praktik kerja industri atau prakerin bagi siswa SMK. Menurutnya, program tersebut perlu dipercepat sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik.
Pelayanan Rumah Sakit Jadi Perhatian
Tidak hanya pendidikan, Komisi IV juga meminta agar anggaran kesehatan pada 2027 diarahkan untuk memperkuat pelayanan di rumah sakit rujukan milik pemerintah daerah.
Baca Juga: Guru Besar Hukum Agraria dan SDM Unhas Jelaskan Perbedaan Bagi Hasil Kontrak Karya dan IUPK
Bunda Wiwik mengatakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah harus tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan publik, terutama sektor kesehatan yang menjadi salah satu janji dalam program Gubernur “Berani Sehat”.
“Anggaran-anggaran yang sekarang diefisiensi itu harus juga diarahkan ke sana, karena pelayanan kesehatan ini yang dijanjikan oleh Gubernur, Berani Sehat,” ujarnya.
Ia menegaskan pelayanan di rumah sakit harus terus ditingkatkan, baik dari sisi kualitas pelayanan maupun sarana dan prasarana. Menurutnya, fasilitas kesehatan yang nyaman merupakan bagian penting dalam mendukung proses pemulihan pasien.
Baca Juga: Dinsos Sulteng Lepas Tim Bakti Sosial, Sasar LKS di 3 Daerah
Untuk rumah sakit rujukan, ia menekankan perhatian perlu diberikan kepada RSUD Madani dan RSUD Undata.
“Pelayanan terbaik harus diberikan. Pelayanan terbaik pasti sarana-prasarananya nyaman. Jadi orang sakit bukan tambah sakit, tapi orang sakit tambah sembuh,” katanya.
Kelompok Rentan Harus Mendapat Perhatian
Di sektor sosial, Bunda Wiwik meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih kepada kelompok rentan. Kelompok tersebut antara lain perempuan sebagai kepala keluarga, anak jalanan, tunawisma, tuna susila, masyarakat miskin, hingga kelompok miskin ekstrem.
Baca Juga: PHK Massal PT GNI, Takwin Minta Pemerintah Pastikan Hak Pekerja Terpenuhi
Menurutnya, perlindungan terhadap kelompok rentan harus menjadi bagian dari prioritas kebijakan sosial pemerintah daerah.
Ia juga menyoroti kondisi salah satu panti sosial milik pemerintah daerah yang berada di Tentena. Bunda Wiwik menyebut fasilitas tersebut menampung sekitar 60 orang, namun kondisi bangunannya dinilai sudah tidak layak.
“Tempatnya sudah tidak layak. Dari pembahasan sebelumnya sudah pernah disampaikan, tapi sampai sekarang belum ada perbaikan,” ungkapnya.
Baca Juga: Cuaca Panas Menggila, BPBD Buol Ingatkan Bahaya Dehidrasi dan Kebakaran Lahan
Karena itu, ia meminta pemerintah mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi panti sosial tersebut agar pelayanan terhadap penerima manfaat dapat dilakukan secara layak.
Ketahanan Keluarga Butuh Dukungan Anggaran
Bunda Wiwik juga menekankan pentingnya penguatan program ketahanan keluarga yang dilaksanakan melalui P2KP maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Menurutnya, kedua lembaga tersebut perlu mendapatkan dukungan anggaran yang memadai agar program ketahanan keluarga dapat berjalan optimal.
Baca Juga: 18 Pramuka Banggai Siap Bawa Nama Daerah di Jamnas XII 2026
Ia menilai anggaran yang tersedia saat ini masih terlalu kecil dibandingkan luasnya kebutuhan program, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi anak dan remaja serta pelayanan bagi kelompok lanjut usia.
“Harus ada support dana untuk ketahanan keluarga. Programnya sudah ada sebagian, tapi dananya sangat tidak memadai,” katanya.
Ia menyebut salah satu program ketahanan keluarga di P2KP hanya memiliki anggaran sekitar Rp323 juta untuk cakupan Sulawesi Tengah. Kondisi tersebut dinilai belum sebanding dengan kebutuhan program yang harus dijalankan.
Baca Juga: Bupati Morowali Tekankan Pengelolaan Anggaran Harus Tepat Sasaran
Hibah Harus Berbasis Kinerja
Selain sektor pelayanan dasar, Komisi IV juga mendorong adanya penataan pemberian hibah pemerintah agar lebih akuntabel dan berorientasi pada hasil.
Bunda Wiwik menegaskan pemberian hibah tidak semata-mata didasarkan pada banyaknya permohonan, tetapi harus memiliki keterkaitan dengan kinerja dan sasaran pembangunan daerah.
“Penataan hibah itu menurut saya harus berbasis kinerja. Yang penting dia menunjang kinerja utama sesuai dengan RKPD,” tegasnya.
Baca Juga: Pemkab Touna Bersama KPP Palu Melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman
Ia menambahkan setiap hibah pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki outcome yang jelas. Dengan demikian, penggunaan anggaran hibah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung target pembangunan daerah.
Realisasi Pendapatan Diminta Dipercepat
Bunda Wiwik juga menyoroti realisasi pendapatan daerah tahun 2026 yang hingga akhir triwulan II masih berada di bawah 50 persen.
Ia menyebut realisasi pendapatan baru sekitar 44 persen hingga Juni 2026. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pada semester berikutnya.
Baca Juga: Bupati Tegaskan Disiplin ASN dan Pastikan Gaji 13 PPPK Segera Dibayarkan.
“Kalau sudah dianggarkan ya segera direalisasikan. Karena realisasi pendapatan sekarang masih di bawah 50 persen, sekitar 44 persen,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu meningkatkan kinerja dan mempercepat realisasi program yang telah dianggarkan agar target pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai.
Komisi IV DPRD Sulteng berharap seluruh kebijakan anggaran 2027 benar-benar diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Annisa Wibdy