RADAR PALU – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mendorong revitalisasi sekolah serta penguatan Program Berani Cerdas menjadi prioritas dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Dorongan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi IV bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra yang juga membahas Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, Rabu (5/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sulteng Moh. Hidayat Pakamundi, didampingi Sekretaris Komisi IV Wiwik Jumatul Rofi'ah, serta dihadiri anggota Komisi IV yakni Zalzulmida A. Djanggola, Mohammad Nurmansyah Bantilan, Risnawati M. Saleh, Baharuddin Sapii, Rahmawati M. Nur, Aristan, dan Awaluddin.
Baca Juga: Komisi I DPRD Sulteng Tekankan Program Prioritas dalam Pembahasan KUA-PPAS 2027
Pembahasan difokuskan pada program dan proyeksi anggaran mitra kerja Komisi IV, terutama sektor pendidikan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Ketua Komisi IV DPRD Sulteng Moh. Hidayat Pakamundi mengatakan, rapat bersama OPD merupakan tindak lanjut pembahasan Badan Anggaran DPRD terkait KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026.
"Hari ini fokus pembahasan di masing-masing komisi bersama mitra kerja. Untuk Komisi IV kami membahas proyeksi anggaran tahun 2027, anggaran berjalan 2026, sektor sosial, pendidikan, hingga Biro Kesra," ujarnya.
Baca Juga: Kapolda Sulteng Lepas 116 Personel Perkuat Polres Banggai Laut
Menurut Hidayat, sektor pendidikan menjadi pembahasan paling panjang karena berkaitan langsung dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Sulawesi Tengah.
Ia menjelaskan, pada tahun anggaran 2027 pemerintah daerah masih memprioritaskan peningkatan kompetensi guru SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, disertai peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
"Kita berharap dengan meningkatnya kemampuan pembiayaan pemerintah, semakin banyak sekolah yang mendapat intervensi revitalisasi sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih nyaman dan berkualitas," katanya.
Baca Juga: DBH Minerba Sulteng Terancam Nol, DPRD Desak Revisi Kepmen ESDM 157
Selain pembangunan fisik sekolah, Komisi IV juga memberi perhatian terhadap implementasi Program Berani Cerdas. Program tersebut tidak hanya mencakup pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa asal Sulawesi Tengah, tetapi juga berbagai bentuk bantuan pendidikan lainnya.
Berdasarkan pemaparan OPD, Program Berani Cerdas juga meliputi bantuan seragam sekolah, pembebasan biaya praktik kerja industri (Prakerin), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), serta sejumlah program pendukung pendidikan lainnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV turut menerima laporan mengenai sejumlah sekolah yang sebelumnya menghadapi persoalan pengelolaan maupun pemanfaatan sarana pendidikan. Beberapa di antaranya berada di Kabupaten Sigi, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Parigi Moutong, hingga SMK Perikanan di Kabupaten Tojo Una-Una.
Hidayat menyebut sebagian besar persoalan tersebut telah ditinjau langsung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dan mulai ditangani sesuai kondisi di lapangan.
"Khusus SMK Perikanan di Tojo Una-Una, pemerintah sedang menyiapkan afirmasi agar sekolah tersebut dapat berkembang sesuai potensi wilayah pesisir dan sektor perikanannya," jelasnya.
Ia juga mengungkapkan masih terdapat kendala administratif yang menghambat revitalisasi sejumlah sekolah, yakni belum rampungnya legalitas dan sertifikasi aset sekolah.
"Masalah sertifikat tanah sekolah menjadi salah satu penyebab beberapa sekolah belum bisa masuk program revitalisasi. Saat ini pemerintah sedang menyelesaikan proses legalitasnya," ungkap Hidayat.
Komisi IV DPRD Sulteng berharap peningkatan kapasitas fiskal pemerintah pada 2027 mampu memperluas cakupan revitalisasi sekolah. Dengan demikian, fasilitas belajar seperti ruang kelas, gedung, meja, kursi hingga papan tulis dapat memenuhi standar kelayakan dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Sulawesi Tengah.
Editor : Annisa Wibdy