RADAR PALU – DPRD DKI Jakarta dan DPRD Sulawesi Tengah bertukar strategi menghadapi defisit anggaran akibat kebijakan efisiensi fiskal pemerintah pusat. Pertemuan berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (21/5/2026).
Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli menyatakan kunjungan kerja ini bertujuan membandingkan sistem pengelolaan anggaran kedua daerah. Menurutnya, pemotongan dana transfer dan efisiensi anggaran juga berdampak pada Jakarta.
“Kita ingin memperbandingkan pengelolaan anggaran di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dengan di Jakarta. Kita ketahui beberapa tahun terakhir ada pemotongan anggaran efisiensi dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat, termasuk yang juga terjadi di Jakarta,” ujarnya.
Baca Juga: DPRD Jakarta Belajar Sistem Kesehatan ke Sulteng, Bahas Anggaran Wajib
Perbedaan Karakter Fiskal Jakarta dan Sulteng
Taufik menjelaskan pihaknya ingin melihat langsung langkah mitigasi yang dilakukan Sulawesi Tengah terhadap defisit anggaran. Hasil diskusi menunjukkan Sulawesi Tengah memiliki keunggulan sumber daya alam sebagai penopang pendapatan daerah.
Ia mencontohkan sektor pertambangan serta potensi energi seperti Poso Energi 1, 2, dan 3 menjadi andalan fiskal Sulawesi Tengah. Kondisi ini berbeda dengan Jakarta yang tidak memiliki tambang.
Baca Juga: Sekwan DPRD Sulteng Hadiri Persiapan Rakernas ASDEPSI di Bandung
“Tadi kita lihat Sulawesi Tengah punya karakter berbeda. Ada sektor tambang, kemudian ada sumber daya energi seperti Poso Energi 1, 2, dan 3 yang ternyata bisa membantu mengatasi sebagian persoalan tersebut,” katanya.
Jakarta Andalkan Pajak Daerah
Taufik mengakui Jakarta tidak bisa meniru pola Sulawesi Tengah secara keseluruhan. Sebagai daerah perkotaan, Jakarta mengandalkan penerimaan dari pajak daerah.
Ia menyebut kepemilikan kendaraan, sektor parkir, hingga keberadaan perusahaan besar menjadi sumber pendapatan utama Jakarta. Aktivitas ekonomi masyarakat yang tinggi menjadi penopang fiskal ibu kota.
“Kalau Jakarta tidak bisa mencontoh bulat-bulat karena kita tidak punya tambang. Yang diandalkan Jakarta itu pajak daerah. Mobil, parkir, dan perusahaan-perusahaan besar menjadi sumber pendapatan utama,” jelasnya.
Dana Tertahan di Pusat Jadi Tantangan Bersama
Selain pembahasan anggaran, kunjungan ini juga dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antardaerah. Taufik menilai banyak persoalan yang dihadapi daerah memiliki kesamaan, termasuk dana yang masih tertahan di pemerintah pusat.
Ia berharap kolaborasi antardaerah dapat menjadi kekuatan dalam menyuarakan kepentingan kepada pemerintah pusat. Tujuannya agar kebijakan efisiensi anggaran tidak terlalu membebani daerah.
Baca Juga: Syarifudin Hafid Beberkan Aturan Pokir DPRD Sesuai UU dan Permendagri
“Yang paling utama tentu silaturahim karena kita sama-sama lembaga legislatif daerah. Banyak hal yang bisa dikerjasamakan. Bahkan persoalan dana yang tertahan di pemerintah pusat juga ternyata sama-sama kita alami,” ungkapnya.
“Kalau daerah-daerah bisa bersatu memperjuangkan kepentingan bersama, mudah-mudahan persoalan pencairan dana atau kebijakan efisiensi tidak terlalu besar dampaknya,” tutup Taufik.
Kunjungan ini diharapkan tidak sekadar seremonial tetapi menghasilkan gagasan yang dapat diterapkan masing-masing daerah dalam menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah tantangan fiskal yang terus berkembang.***
Editor : Muhammad Awaludin