RADAR PALU — Tumpukan sampah di Kota Palu mulai bikin geram. DPRD pun angkat suara, menilai pelayanan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) jauh dari kata maksimal.
Kritik keras itu disampaikan langsung dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Palu saat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Wakil Ketua Pansus, Rustia Tompo, tak menutup-nutupi kekecewaannya. Ia menyebut persoalan utama bukan pada anggaran, melainkan pelaksanaan di lapangan yang dinilai amburadul.
Baca Juga: Belanja OPD Disorot, Pansus DPRD Palu Bedah LKPJ 2025
“Ini seperti tajam di depan, tapi tumpul di belakang. Anggaran sudah maksimal, tapi pelaksanaan yang bermasalah,” tegasnya dalam rapat di DPRD Palu, Rabu (22/4/2026).
Rustia mengaku menemukan langsung persoalan tersebut di lapangan. Salah satu yang paling mencolok adalah layanan pengangkutan sampah yang tidak berjalan sesuai jadwal.
Menurutnya, banyak titik yang seharusnya terlayani rutin, justru terabaikan.
“Pengangkutan sampah itu tidak tepat waktu. Bahkan di tempat saya sendiri, kalau tidak diingatkan berulang kali, tidak diangkut,” ungkapnya.
Kondisi ini berdampak langsung ke masyarakat. Sampah yang menumpuk di perumahan tak hanya mengganggu kenyamanan, tapi juga merusak pemandangan.
Bahkan dalam beberapa kasus, warga harus berhadapan dengan bau menyengat dan potensi gangguan kesehatan.
“Sampah di perumahan sangat mengganggu. Bukan cuma bau, tapi juga merusak lingkungan,” katanya.
Menurut Rustia, persoalan ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari DLH. Ia menilai sistem yang berjalan saat ini tidak mampu memastikan petugas bekerja optimal di lapangan.
Padahal, dari sisi anggaran, pembayaran operasional terus berjalan.
“Pembayaran jalan terus, tapi pengawasan lemah. Ini yang harus dibenahi,” tegasnya lagi.
Baca Juga: Sekwan DPRD Sulteng Antusias Saksikan Semarak Sulteng Nambaso HUT Ke-62 Provinsi Sulteng
Ia juga menyoroti keterbatasan armada pengangkut sampah yang dinilai tidak sebanding dengan luas wilayah Kota Palu.
Dengan volume sampah yang terus meningkat, jumlah armada saat ini dianggap tidak mampu mengejar kebutuhan layanan.
“Dengan kondisi kota seperti ini, armada jelas tidak cukup. Kalau tidak ditambah, pelayanan tidak akan maksimal,” jelasnya.
Karena itu, Rustia mendorong agar penambahan armada menjadi prioritas dalam pembahasan perubahan anggaran ke depan.
Tak hanya itu, ia juga meminta jajaran DLH untuk lebih aktif turun langsung ke lapangan. Bukan sekadar menerima laporan, tetapi melihat kondisi riil yang dihadapi masyarakat.
Ia bahkan menekankan agar kunjungan dilakukan tanpa seremoni atau pendampingan formal, agar kondisi sebenarnya bisa terlihat.
“Saya minta DLH turun langsung tanpa didampingi. Supaya tahu betul kondisi di lapangan,” pungkasnya.
Sorotan DPRD ini menjadi alarm bagi pengelolaan sampah di Palu. Jika tidak segera dibenahi, dampaknya bukan hanya soal estetika kota, tapi juga kesehatan warga.
Dan bagi masyarakat, persoalannya sederhana: sampah harus diangkut tepat waktu. Bukan menunggu sampai menumpuk.***
Editor : Muhammad Awaludin