Kekecewaan itu disampaikan Arnila setelah mengetahui adanya sejumlah perwakilan penambang Poboya yang diam-diam berangkat ke Jakarta dan mengajukan draf kerja sama operasional tambang Poboya langsung kepada PT Citra Palu Mineral (CPM).
“Kalian rupanya sudah ke Jakarta dan mengambil langkah sendiri tanpa menyampaikan ke kami di DPRD Sulteng,” ujar Arnila dengan nada tegas di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama CPM dan masyarakat penambang Poboya, Senin (23/2/2026).
Arnila menilai sikap tersebut tidak menghargai lembaga DPRD Sulawesi Tengah. Menurutnya, sejak awal rangkaian aksi demonstrasi, masyarakat penambang selalu meminta DPRD untuk mendampingi dan mengawal aspirasi mereka. Namun, di tengah proses itu, justru ada langkah sepihak yang dilakukan tanpa komunikasi dan sepengetahuan DPRD.
“Minta kami dampingi, tapi ternyata ada yang melakukan langkah di luar sepengetahuan kami. Ini harusnya tidak terjadi,” tegas politisi Partai NasDem itu.
Diketahui, RDP antara masyarakat penambang Poboya dan pihak PT CPM ini merupakan yang keempat kalinya digelar. Pada tiga RDP sebelumnya, pihak CPM belum menghadiri undangan DPRD Sulteng. Baru pada RDP keempat ini, PT CPM akhirnya hadir memenuhi undangan, bersama dinas terkait, perwakilan masyarakat penambang Poboya, serta masyarakat adat.
Arnila berharap ke depan seluruh pihak dapat menjaga komunikasi dan menghormati mekanisme yang sedang berjalan, agar penyelesaian persoalan tambang Poboya bisa segera mendapatkan solusi. (ron)
Editor : Rony Sandhi