Oleh: Hasanuddin Atjo *)
MUSRENBANG RKPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 dihelat di Hotel De Syah Palu, dibuka Gubernur Anwar Hafid 27/4/2026.
Hadir dalam agenda tersebut sejumlah anggota DPRD dan DPD Dapil Sulawesi Tengah, Forkompinda, Bupati-Walikota, OPD Provinsi, Kab./Kota), dan tamu undagan.
Jumlah orang miskin jadi salah satu sorotan. Data BPS 2026 menunjukkan Penduduk Miskin Maret 2026 sebesar 10,52 persen. Angka ini hanya turun sebesar 0,40% dibandingkan periode Maret 2025.
Baca Juga: Transformasi Posyandu di Sigi: Dari Layanan Kesehatan Jadi Garda Depan Lawan Stunting dan Kemiskinan
Berdasarkan jumlah, sekitar 345,38 ribu orang, hanya berkurang sekitar 10,81 ribu jiwa dari periode sebelumnya, dengan kesenjangan wilayah
di Perkotaan sebesar 6,40 persen, dan Perdesaan 12,66 persen.
Seorang dikatakan miskin di Sulawesi Tengah tahun 2026 apabila daya beli terhadap makanan dan minuman/bulan/kapita berada dibawah angka Rp664.691 dan disebut garis kemiskinan.
Garis ini akan dinamis, sangat dipengaruhi angka inflasi yang diukur setiap bulan. Inflasi meningkat maka dipastikan garis kemiskinan meningkat. Karenanya inflasi menjadi salah satu variabel prioritas dijaga.
Baca Juga: PHI Nilai Strategi Pengentasan Kemiskinan Sulteng Belum Komprehensif
Satu tantangan datang dari Gubernur Anwar Hafid bahwa Pemerintah Provinsi Sulteng berkeinginan menurunkan kemiskinan pada akhir 2029 sebesar 4 - 5 persen. "Rasa malu" melatari keinginan ini, karena negeri kaya arang miskinnya banyak. Bahkan di atas angka Nasional.
Target ini tentu tidak mudah. Membutuhkan persamaan persepsi dengan Kab. dan Kota. Baik executive maupun legislative. Provinsi tidak bisa lagi bekerja sendiri. Karena itu filosofi " Kereta Kuda" menjadi prinsip dalam perencanaan dan implementasi.
Komitmen menurukan angka itu harus dibangun dengan data yang sama. Kepekaan jadi kritikal poin yang perlu dikedepankan. Inilah yang jadi soal selama ini. Ditambah lagi kondisi fiskal yang menurun.
Baca Juga: Tekan Kemiskinan Ekstrem, Cikasda Sulteng Libatkan 168 Warga Lewat Program Padat Karya
"Orang miskin itu tidak banyak bicara", mereka banyak diam, kata Anwar Hafid. Karena itu pemimpin di daerah (Kepada Desa hingga Gubernur) mesti lebih sensitif terhadap nasib dan keberadaan mereka.
Mereka tidak lagi butuh janji, mereka butuh eksekusi. Dijanji dengan 1 kg emas tahun ini dan 1 kg beras hari ini, maka yang akan dipilih adalah 1 kg beras. Artinya makan menjadi kebutuhan super mendesak.
Data valid telah tersedia yang disebut DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). Sudah sangat rinci by name by adress, diengkapi dengan foto individu/keluarga serta kondisi rumah dan pekerjaan.
Baca Juga: Akselerasi Perekonomian Sulteng Diprediksi Terus Berlanjut Hingga 2024
Mereka dibahagi menjadi 10 Desil, yaitu pengelompokan berdasar pendapatan dari yang paling rendah hingga paling tinggi dalam 1 Desa dengan kriteria baku.
Desil 1 nerupakan 10 persen pertama di satu Desa yang berpendapatan paling rendah, disebut kemiskinan ekstrem. Demikian seterusnya hingga dengan Desil 10.
Terakhir bahwa pengentasan harus menggunakan satu data yang telah tersedia. Namun data hanya angka. Semua berpulang kepada kepekaan, kepedulian dan Komitmen.(***)
Editor : Muchsin Siradjudin