Oleh: Murtalib
Ada momen kecil yang sering kali berbicara lebih jujur daripada upacara besar.
Dalam retret Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Rumpin, Bogor, momen itu hadir ketika Kolonel Inf Sunardi Istanto membakar semangat peserta:
“Pagiii!”
Teriakan Komandan Latihan Retret Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Kolonel Inf Sunardi Istanto, menggema di Aula Bela Negara Pusat Kompetensi Bela Negara (Puskombelneg) Kementerian Pertahanan, Rumpin, Bogor, 29 Januari 2026.
Sebanyak 163 wartawan dari berbagai daerah spontan menjawab dengan yel-yel berulang yang kian mengeras: “Pagi! Pagi! Pagi! PWI Luar Biasa!”
Namun, Kolonel Istanto justru menoleh ke arah bendera Merah Putih yang terpasang di podium. “Benderanya tidak bergerak. Masih diam begitu,” ujarnya sambil tersenyum.
Kalimat sederhana itu terdengar seperti sindiran halus. Seolah ada pesan tersirat bahwa semangat bela negara para wartawan belum cukup kuat untuk “menggerakkan” simbol kebangsaan tersebut.
Sebuah metafora yang patut direnungkan, terutama oleh insan pers yang sejak awal kelahirannya justru lekat dengan perjuangan bangsa.
Baca Juga: Seleksi 12 Jabatan Eselon II Dibuka, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi ASN Sulteng
Dalam sejarahnya, PWI bukan sekadar organisasi profesi. Wartawan Indonesia adalah pejuang dengan pena menghimpun informasi, menyebarkannya melalui media stensilan, dan membakar semangat nasionalisme di tengah tekanan penjajah dan propaganda asing.
Pers republik milik pribumi kala itu menjadi alat perjuangan strategis: menyuarakan kemerdekaan, memperkokoh persatuan, sekaligus mencerdaskan rakyat.
Kesadaran itu mencapai puncaknya dalam Kongres Wartawan Indonesia, 8–9 Februari 1946 di Solo, yang menegaskan pers sebagai alat mempertahankan kedaulatan negara.
Jejak sejarah tersebut hingga kini masih berdiri di Monumen Pers Nasional.
Namun, perjalanan waktu membawa perubahan besar. Pers perjuangan perlahan bergeser menjadi pers industri.
Masuknya modal besar menghadirkan modernisasi teknologi mesin cetak canggih, siaran radio dan televisi, hingga platform digital.
Di satu sisi, kecepatan dan jangkauan pemberitaan meningkat, kesejahteraan wartawan relatif membaik.
Di sisi lain, muncul persoalan serius: independensi yang tergerus, konflik kepentingan yang menguat, serta melemahnya semangat kebangsaan akibat dominasi kepentingan pemilik modal.
Tanpa disadari, situasi tersebut melahirkan praktik-praktik yang mencederai marwah profesi, mulai dari fenomena “wartawan amplop”, “bodrex”, hingga pelintiran fakta.
Pers tidak lagi sepenuhnya menjadi penjaga kepentingan publik, melainkan kerap terjebak dalam kepentingan pragmatis.
Dalam konteks inilah retret PWI menjadi ruang refleksi. Tema kegiatan, “Memperkuat Pers yang Profesional, Berintegritas, dan Berwawasan Kebangsaan untuk Ketahanan Informasi, Demokrasi, dan Keamanan Nasional”, bukan sekadar slogan, melainkan pengingat keras akan tanggung jawab historis insan pers.
Pesan serupa ditegaskan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin yang menyebut insan pers sebagai “penjuru perang opini”.
Di era banjir informasi dan disinformasi, wartawan dituntut selalu update, mampu membaca potensi ancaman sejak dini, serta menyiapkan langkah antisipatif yang berpijak pada kepentingan nasional.
Menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, tegas Menhan, bukan semata tugas aparat pertahanan, melainkan kewajiban seluruh rakyat termasuk insan pers. Karena itu, PWI ditantang menjadi lokomotif pers nasionalis yang berwawasan kebangsaan.
Penegasan bela negara juga disampaikan Kepala BPSDM Kemhan Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia dan Kapusdiklat Bela Negara Brigjen TNI Ferry Trisnaputra pada penutupan pelatihan di Batalyon 13 Grup 1 Kopassus, Bogor.
Usai menerima brevet bela negara di lapangan latihan tembak Bayu Aji Grup 1 Kopassus dan memandangi lencana Bela Negara NKRI berwarna emas, saya merenung: akankah nasionalisme dan kebangsaan wartawan benar-benar bangkit pascaretret ini?
Jawabannya tidak terletak pada modul, barak, atau yel-yel semata. Ia kembali pada pilihan personal setiap wartawan apakah pengalaman ini akan menjadi titik balik untuk menjaga integritas dan kepentingan bangsa, atau sekadar kenangan empat hari yang berlalu begitu saja.
Di sanalah sesungguhnya nasionalisme diuji: bukan di ruang latihan, melainkan di ruang redaksi, dalam setiap keputusan editorial, dan dalam setiap berita yang ditulis. (*)
Penulis merupakan Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Sulawesi Tengah dan Direktur Radar Palu (Jawa Pos Grup), serta peserta retret PWI.
Editor : Talib