RADAR PALU – Musyawarah Kota (Musorkot) KONI Kota Palu ke V diwarnai aksi walkout dari sedikitnya 13 cabang olahraga (cabor). Walkout ini dipicu kekecewaan mendalam terhadap panitia Musorkot yang dinilai tidak transparan, tidak netral, serta melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Salah satu cabor yang menyatakan keluar dari forum adalah Kick Boxing Kota Palu. Ketua Umum Kick Boxing Kota Palu, Ito Lawputra, menegaskan bahwa keputusan walkout diambil setelah pihaknya menilai banyak kejanggalan serius dalam proses Musorkot.
Ito mengungkapkan, persoalan bermula dari penunjukan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) yang dinilai sepihak. Padahal, dalam undangan rapat pada 25 November lalu, agenda yang tertulis adalah pembentukan panitia SC dan OC, bukan TPP.
Namun dalam praktiknya, panitia justru menunjuk TPP tanpa mekanisme yang jelas dan bertentangan dengan AD/ART.
Kekecewaan semakin dalam karena selama terdaftar sebagai anggota KONI Kota Palu sejak 2023, Kick Boxing mengaku tidak pernah menerima dana pembinaan sepeser pun.
Padahal, beredar informasi bahwa cabor lain menerima dana pembinaan hingga sekitar Rp10 juta. Hal ini memunculkan dugaan ketidakadilan dan minimnya transparansi pengelolaan anggaran KONI Kota Palu.
Selain itu, Ito juga menyoroti adanya pertemuan sejumlah cabor dengan pejabat di rumah dinas, yang diduga diarahkan untuk mendukung salah satu bakal calon ketua KONI.
Bahkan, beredar isu intimidasi bahwa cabor yang tidak mengikuti arahan tersebut terancam tidak mendapatkan pembinaan.
Menurutnya, praktik tersebut mencederai prinsip netralitas dan nilai sportivitas olahraga. Oleh karena itu, 13 cabor memilih walkout sebagai bentuk protes keras.
Tidak berhenti di situ, pihaknya juga menyatakan akan menempuh jalur hukum atas keputusan dan proses Musorkot yang dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Editor : Wahono.