RADAR PALU - Kabupaten Morowali Utara (Morut) menjadi satu-satunya daerah di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang meraih penghargaan Satya JKN Awards 2026 dari BPJS Kesehatan.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Morut Delis Julkarson Hehi dalam acara Satya JKN Awards 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (30/10/2026).
Capaian ini menambah prestasi Pemkab Morut di bidang jaminan kesehatan. Sebelumnya, Januari 2026, BPJS Kesehatan juga memberikan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori utama kepada Pemkab Morut.
Baca Juga: Gunakan Jalan Bimor Jaya, PT GMM Akui Belum Kantongi Andalalin
Dalam acara Satya JKN Awards 2026, BPJS Kesehatan menyerahkan penghargaan kepada delapan pemerintah daerah dan 80 badan usaha yang paling berkomitmen dalam mendukung kepatuhan dan keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pada tingkat kabupaten, hanya dua daerah dari 416 kabupaten di Indonesia yang meraih penghargaan ini, yakni Morut dan Luwu Timur (Lutim), Sulawesi Selatan (Sulsel).
Sementara itu, pada tingkat kota, penghargaan diberikan kepada Denpasar dan Surabaya dari total 98 kota.
Baca Juga: Anwar Hafid Mundur, Akbar Supratman di Jalur Tunggal PSSI Sulteng
Untuk tingkat provinsi, penerima penghargaan terdiri atas DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra), dan Bali.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyebut Program JKN sebagai solusi negara untuk membangun masyarakat yang sehat dan produktif.
Menurut Cak Imin, perlindungan kesehatan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan keluarga, tetapi juga mendukung produktivitas serta perekonomian masyarakat.
Baca Juga: HUT IBI ke-75, Bidan Banggai Perkuat Komitmen Kawal Kesehatan Ibu dan Anak
"JKN adalah investasi produktivitas bangsa. Melalui proteksi yang diberikan oleh Program JKN, berobat kini tidak lagi harus mengeluarkan biaya mahal. Hal ini juga menjadi salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan. Dengan demikian, Program JKN harus kita jaga bersama dengan memperkuat gotong royong yang melibatkan berbagai pihak," ujar Cak Imin.
Cak Imin juga mengapresiasi badan usaha yang disiplin mendaftarkan seluruh karyawan sebagai peserta JKN.
Dia menegaskan, pemerintah daerah harus mendukung pelaksanaan program tersebut agar seluruh masyarakat Indonesia memperoleh layanan kesehatan secara merata.
Baca Juga: CCTV Ungkap Aksi Curanmor di Karaton, Tiga Terduga Pelaku Ditangkap
"Pemerintah daerah harus mendukung pelaksanaan Program JKN agar seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan layanan kesehatan secara merata. Melalui Satya JKN Awards 2026, komitmen pemerintah daerah dan badan usaha dalam memperluas perlindungan kesehatan dapat terus terjaga demi mewujudkan Indonesia yang sehat dan makmur," tegas Cak Imin.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menjelaskan bahwa keberhasilan Program JKN tidak hanya bergantung pada jumlah penduduk yang terdaftar. Kepesertaan aktif, kepatuhan seluruh pihak, dan kesinambungan perlindungan kesehatan juga menentukan keberhasilan Universal Health Coverage (UHC).
Pujo memaparkan, per 1 Oktober 2026, jumlah peserta JKN mencapai 284,89 juta jiwa atau 98,2 persen dari total penduduk Indonesia. Namun, cakupan kepesertaan aktif baru mencapai 79,49 persen.
Baca Juga: Jaga Produktivitas Pertanian, Petani di Balantak Utara Diimbau Kelola Lahan Tanpa Membakar
Dia menegaskan, badan usaha memiliki tanggung jawab mendaftarkan seluruh pekerja, melaporkan data dan upah secara benar, serta membayar iuran secara rutin dan tepat waktu.
"Pekerja yang terlindungi kesehatannya akan merasa lebih tenang dalam bekerja, sehingga mendukung produktivitas dan keberlanjutan usaha. Karena itu, kepatuhan badan usaha tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya melindungi pekerja dan keluarganya," ujar Pujo.
Pujo juga menjelaskan manfaat prinsip gotong royong dalam pembiayaan pelayanan kesehatan melalui Program JKN.
Baca Juga: BMKG: Sejumlah Wilayah Sulteng Alami Hari Tanpa Hujan hingga 60 Hari Lebih
Berdasarkan data BPJS Kesehatan, rata-rata biaya satu kali tindakan cuci darah atau hemodialisis mencapai Rp786.200. Peserta yang menjalani cuci darah dua kali seminggu atau sekitar delapan kali dalam sebulan membutuhkan biaya pelayanan kesehatan hingga Rp6.289.600.
"Melalui prinsip gotong royong, kontribusi sekitar 150 peserta yang sehat dan rutin membayar iuran membantu membiayai pelayanan kesehatan bagi satu peserta yang menjalani cuci darah," kata Pujo.
Selain pemerintah daerah, pada Satya JKN Awards 2026, BPJS Kesehatan memberikan penghargaan kepada 80 badan usaha yang terdiri atas 10 badan usaha milik negara (BUMN), 40 perusahaan swasta skala besar, 20 perusahaan swasta skala menengah, serta 10 perusahaan swasta skala kecil atau mikro.
Baca Juga: Ketua DPRD Palu Minta Bentrokan Anoa-Nunu di Jembatan Lalove Diusut hingga ke Akar Masalah
Pujo menjelaskan, proses seleksi berlangsung secara berjenjang, objektif, transparan, dan berbasis data. BPJS Kesehatan melibatkan Tim Penilai Tingkat Nasional lintas kementerian dan lembaga untuk menentukan penerima penghargaan.
Sementara itu Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan bahwa kepatuhan dan kolaborasi menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan Program JKN.
Stevanus mengingatkan badan usaha agar mendaftarkan pekerja beserta anggota keluarganya sesuai ketentuan, melaporkan data dan upah secara benar, serta membayar iuran tepat waktu.
Baca Juga: PW Muhammadiyah Sulteng Beri Dukungan untuk Prof Zainal Abidin Rawat Kerukunan Umat Beragama
Pemerintah daerah juga memiliki peran strategis melalui penerbitan dan pelaksanaan regulasi, kebijakan perizinan, serta pelayanan publik yang mendorong kepatuhan badan usaha.
"Sinergi pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan instansi terkait diperlukan untuk memastikan setiap pemberi kerja memenuhi kewajiban perlindungan pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan Dana Jaminan Sosial Kesehatan," kata Stevanus. (***)
Editor : Ilham Nusi