RADAR PALU - Chritoforus A Mahuse, pemilik tanah hak ulayat di Papua, menyampaikan kegembiraan atas keberhasilan panen di areal yang ditanami padi. Malah, dia menyatakan sudah mau menanam lagi untuk kedua kalinya.
Dalam video viral dari akun Sa Papua yang diakses Minggu (21/6/2026), Chritoforus mengungkapkan, di daerahnya ada sekitar 571 hektare tanah yang merupakan hak ulayat yang sudah diolah menjadi sawah.
"Tidak ada pembabatan hutan," katanya menepis isu yang beredar bahwa untuk mencetak sawah baru tersebut dilakukan pembabatan hutan dalam skala besar.
Baca Juga: Lahan Pertanian Duyu Kian Menyusut Akibat Alih Fungsi Jadi Perumahan, Ini Faktanya
Chritoforus mengatakan, sebelum pemerintah membuka lahan baru untuk areal persawahan, mereka ditanya dulu kesediaannya. Dan, mereka bersedia.
Tanah hak ulayat tersebut tetap menjadi milik masyarakat di daerah tersebut, dan hasilnya juga sepenuhnya milik masyarakat.
Pemerintah membantu membuka areal lahan persawahan dengan menggunakan alat berat, memberi bantuan alsintan seperti traktor, memberi bantuan bibit dan saprodi, dan lainnya.
Baca Juga: Hainan Lirik Potensi Sulteng, Kerja Sama Pertanian hingga Investasi Dibahas
"Saya tanggapi positif karena saya ingin maju. Saya memang ingin bertani, menanam pagi," kata Chritoforus. Kalau dia sendiri atau kelompoknya yang melakukannya, tentu tidak akan mampu.
"Saya berterima kasih pemerintah sudah bantu buka lahan, cetak sawah, sampai kami panen," katanya.
Christoforus menegaskan, tak ada lahan miliknya ataupun tanah hak ulayat yang diambil pemerintah. Semua tetap menjadi milik masyarakat.
Baca Juga: Kementan Usut Dugaan Mafia Proyek Pertanian
Cetak Sawah Memberikan Optimisme Baru
Beberapa waktu lalu, Ketua Gapoktan Kampung Ketom Jaya, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, Michael M. Kubuan, juga memberikan pernyataan senada seusai bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta.
Michael mengatakan program pengembangan sawah yang tengah berjalan di wilayahnya memberikan optimisme baru bagi masyarakat adat pemilik hak ulayat.
Saat ini, kawasan pertanian yang sedang dikembangkan di wilayahnya mencapai 600 hektare.
Baca Juga: Lahan HGB di Palu Capai 40 Ribu Hektare, DPRD Dorong Dimanfaatkan untuk Pertanian
Menurut Michael, program tersebut diharapkan dapat membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat dan generasi mendatang.
Sebagai bagian dari masyarakat adat, ia juga mengajak seluruh pemilik hak ulayat dan masyarakat setempat untuk bersama-sama mendukung pembangunan pertanian yang sedang berjalan.
“Sebagai rekan keluarga adat pemilik hak ulayat, saya imbau untuk kita semua bergandengan tangan untuk bahu-membahu menyukseskan program ini di Kabupaten Sarmi,” ungkapnya.
Baca Juga: Dunia Krisis Pangan, Indonesia Justru Surplus Berkat Kerja Mentan Amran dan Tim Pertanian
Michael mengaku telah merasakan langsung manfaat bantuan alsintan yang diberikan pemerintah.
Kehadiran alat pertanian modern membuat pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi jauh lebih cepat dan efisien.
“Alat bantuan yang ada di wilayah kami sudah digunakan. Kami sendiri yang bawa dan kami duduk di atasnya, kami rasa suatu perubahan. Tadinya kami cangkul, kami coba babat dengan parang, tapi kami kalah. Hari ini kami bajak. Satu hari bisa sampai tiga hektare dengan satu alat bajak,” ucapnya.
Baca Juga: Prabowo Puji Mentan Amran, Singgung Kinerja Pertanian
Cetak Sawah di Papua untuk Kemandirian Pangan
Beberapa waktu lalu berkembang isu yang menyatakan bahwa di Papua pemerintah mencetak sawah baru dengan membabat hutan. Selain itu, tanah milik masyarakat diambilalih oleh pemerintah.
Padahal, sejatinya, pembukaan lahan baru untuk areal persawahan ditujukan untuk kepentingan masyarakat Papua sendiri. Agar mereka bisa menghasilkan beras sendiri yang kini telah menjadi makanan pokok sebagian masyarakat di Papua.
Dan, lahan yang digunakan tidak diambilalih oleh pemerintah. Lahan itu tetap menjadi milik masyarakat dan mereka yang mengelola sendiri. Pemerintah membantu dalam hal ketersediaan sarana produsi dan alat mesin pertanian serta memberikan penyuluhan.
Baca Juga: Vera Mastura Wakili Komisi II DPRD Sulteng Konsultasi ke Kementan RI Bahas Pertanian Berkelanjutan
Dengan adanya areal persawahan di Papua, akan tercipta kemandirian pangan. Bukan saja skala nasional, tetapi juga skala wilayah.
Kebutuhan pangan seperti beras di Papua bisa dipenuhi oleh Papua sendiri. Tidak perlu lagi mendatangkan dari daerah luar Papua.
Di Papua, harga beras per liter bisa mencapai Rp 30.000. Harganya menjadi tinggi karena biaya transportasi dari daerah lain.
Baca Juga: Mahasiswa Papua yang Mengkritik Mentan Amran Justru Dapat Bantuan untuk Ibunya
Kini masyarakat Papua sudah mulai merasakan manfaat dari hadirnya sawah-sawah baru. Harga beras bisa menjadi Rp 15.000 per liter, bahkan lebih rendah lagi.***
Editor : Talib