RADAR PALU— Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan tanggapan atas kritik yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
Dalam penjelasannya, Teddy menegaskan bahwa aktivitas diplomasi Presiden tidak dapat dinilai hanya dari frekuensi perjalanan ke luar negeri. Menurut dia, berbagai kunjungan yang dilakukan Presiden Prabowo memiliki tujuan strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global yang terus berkembang.
Teddy menyampaikan respons tersebut melalui keterangan video resmi yang dirilis pada Senin (1/6). Ia membuka pernyataannya dengan mengapresiasi masukan yang disampaikan Dino, namun sekaligus menyinggung masa jabatan diplomat senior tersebut saat menjabat Wakil Menteri Luar Negeri.
Baca Juga: Pererat Kebersamaan, DSLNG Serahkan 21 Hewan Kurban di Banggai, Palu, dan Jakarta
"Terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat. Pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri walau hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan," ujar Teddy.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari klarifikasi pemerintah terhadap sejumlah kritik yang muncul terkait kebijakan luar negeri Presiden Prabowo selama beberapa waktu terakhir.
Bantah Isu Pemborosan Anggaran
Salah satu poin yang disoroti Teddy adalah anggapan bahwa kunjungan luar negeri Presiden berpotensi membebani keuangan negara.
Baca Juga: Pancasila Pemersatu Bangsa, Kemenkum Sulteng Teguhkan Komitmen Kebangsaan
Menurutnya, persoalan biaya perjalanan Presiden sebenarnya telah beberapa kali dijelaskan kepada publik. Ia menegaskan bahwa pengeluaran yang berada di luar komponen anggaran resmi negara ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo.
Karena itu, Teddy menilai kritik yang menyebut kunjungan luar negeri Presiden sebagai pemborosan anggaran tidak sesuai dengan fakta yang ada.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap menjalankan prinsip efisiensi dalam setiap agenda kenegaraan, termasuk dalam penyelenggaraan kunjungan luar negeri.
Rombongan Presiden Disebut Lebih Kecil
Selain soal biaya, Teddy juga membantah anggapan bahwa Presiden Prabowo kerap membawa rombongan besar dalam setiap kunjungan ke luar negeri.
Menurut dia, jumlah delegasi yang ikut mendampingi Presiden saat ini justru jauh lebih sedikit dibandingkan periode sebelumnya.
Baca Juga: Kemenkum Sulteng Evaluasi Tata Kelola Bantuan Hukum Lewat Audit Kinerja
Teddy mengatakan bahwa pada masa lalu satu kunjungan luar negeri dapat melibatkan lebih dari 120 orang. Sementara pada pemerintahan Presiden Prabowo, jumlah peserta rombongan disebut berkisar antara 50 hingga 60 orang.
"Kalau dulu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal," kata Teddy.
Ia menilai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga efisiensi tanpa mengurangi efektivitas diplomasi yang dijalankan.
Diplomasi Tidak Bisa Dirancang Kaku
Teddy juga menjawab kritik mengenai perlunya agenda luar negeri Presiden dirancang jauh-jauh hari secara lebih terstruktur.
Menurut dia, kondisi dunia saat ini sangat dinamis sehingga tidak semua agenda diplomasi dapat dipastikan sejak awal tahun.
Perkembangan geopolitik, perubahan kebijakan negara lain, hingga munculnya konflik internasional membuat kepala negara harus memiliki fleksibilitas dalam menentukan prioritas kunjungan dan pertemuan.
"Perkembangan dunia global itu sangat dinamis hari per hari. Jadi ada jadwal tahunan dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara," ujarnya.
Karena itu, Teddy menilai pemerintah perlu menyesuaikan agenda Presiden dengan perkembangan situasi internasional yang berlangsung cepat.
Dinamika Global Jadi Pertimbangan
Lebih lanjut, Teddy menilai tingginya intensitas diplomasi Presiden Prabowo tidak bisa dilepaskan dari situasi global yang saat ini penuh tantangan.
Berbagai konflik internasional, termasuk perang di Ukraina serta ketegangan yang masih berlangsung di kawasan Timur Tengah, menurutnya menjadi alasan penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat hubungan dengan negara-negara sahabat.
Dalam pandangan Teddy, diplomasi merupakan instrumen strategis untuk menjaga kepentingan nasional Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Ia menegaskan bahwa hubungan baik yang dibangun dengan para pemimpin dunia saat ini dapat menjadi modal penting ketika Indonesia membutuhkan dukungan internasional pada masa mendatang.
"Kita harus panen hubungan yang baik. Bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan dan begitu pula sebaliknya," katanya.
Teddy pun menolak anggapan yang menyebut kunjungan luar negeri Presiden hanya bertujuan untuk pencitraan atau sekadar menunjukkan eksistensi di forum internasional.
Klaim Hasil Nyata Diplomasi Prabowo
Dalam penjelasannya, Teddy juga memaparkan sejumlah capaian yang menurut pemerintah merupakan hasil langsung dari aktivitas diplomasi Presiden Prabowo.
Salah satunya adalah bergabungnya Indonesia ke kelompok BRICS yang beranggotakan sejumlah negara berkembang dengan pengaruh ekonomi besar di dunia.
Selain itu, Teddy menyebut Indonesia berhasil memperoleh tarif nol persen dalam kerja sama dengan Uni Eropa.
Pemerintah juga mengklaim masuknya investasi senilai sekitar Rp2.430 triliun berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta tambahan komitmen investasi yang diperoleh melalui kunjungan Presiden ke Jepang dan Korea Selatan.
Di bidang pertahanan, Teddy mengatakan Indonesia memperoleh penguatan kerja sama alat utama sistem persenjataan dari sejumlah negara mitra.
Sementara dalam bidang kemanusiaan dan perlindungan warga negara, pemerintah mengklaim keberhasilan diplomasi Indonesia dalam mendukung bantuan untuk Palestina, termasuk pengiriman bantuan logistik dan kapal rumah sakit.
Teddy juga menyinggung keberhasilan pemerintah memulangkan warga negara Indonesia yang sebelumnya diamankan oleh Israel di laut bebas.
Penentuan Agenda Pertemuan Hak Presiden
Pada bagian akhir keterangannya, Teddy menegaskan bahwa keputusan mengenai siapa saja pemimpin dunia yang akan ditemui Presiden merupakan kewenangan kepala negara.
Menurut dia, keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan strategis yang disusun bersama Kementerian Luar Negeri dan jajaran diplomasi Indonesia.
Ia mengatakan tidak semua agenda diplomasi harus dilakukan secara langsung. Dalam beberapa kasus, komunikasi dapat dilakukan melalui sambungan telepon atau saluran diplomatik lainnya.
Karena itu, Teddy menilai hanya Presiden dan tim diplomasi yang memahami secara menyeluruh prioritas hubungan luar negeri Indonesia pada setiap momentum.
"Ruang untuk setiap masukan tentu kita terima, tapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai," pungkasnya.
Polemik mengenai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo menunjukkan bahwa kebijakan diplomasi kini menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian besar dari publik. Di satu sisi muncul kritik mengenai efektivitas dan efisiensi perjalanan luar negeri, sementara di sisi lain pemerintah menegaskan bahwa berbagai kunjungan tersebut telah menghasilkan manfaat konkret bagi kepentingan nasional Indonesia. ***
Editor : Muhammad Awaludin