RADAR PALU— Pemerintah mulai menata ulang arah kebijakan pekerja migran Indonesia dengan fokus yang tidak lagi sekadar mengirim tenaga kerja ke luar negeri, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat sistem pelindungan sejak dari desa.
Langkah tersebut mengemuka dalam pertemuan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (26/5).
Dalam rapat itu, pemerintah membahas tindak lanjut arahan Presiden terkait penguatan pelindungan pekerja migran Indonesia dari sebelum berangkat, selama bekerja di luar negeri, hingga setelah kembali ke tanah air.
Fokus pada Pekerjaan Berkualitas
Menteri Rachmat Pambudy menegaskan bahwa penempatan pekerja migran Indonesia ke depan harus diarahkan ke sektor kerja yang lebih berkualitas dan memiliki nilai tambah tinggi.
Artinya, pemerintah tidak ingin pekerja migran Indonesia hanya mengisi sektor informal berupah rendah, tetapi mulai masuk ke bidang kerja yang membutuhkan keterampilan khusus dan kompetensi yang lebih baik.
Menurutnya, penguatan tata kelola pekerja migran perlu dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pembenahan data, peningkatan kualitas SDM, hingga sistem pelindungan berbasis desa.
“Kalau konsep village based protection worker benar-benar berjalan, ini akan menjadi konsep baru dalam pembangunan nasional,” ujar Rachmat Pambudy.
Desa Masuk Dalam Sistem Pelindungan Migran
Salah satu gagasan yang menjadi sorotan dalam pembahasan tersebut adalah konsep village based protection atau pelindungan berbasis desa.
Konsep ini menempatkan desa sebagai bagian penting dalam ekosistem pekerja migran Indonesia. Pemerintah menilai desa merupakan sumber utama tenaga kerja migran sehingga pelindungan perlu dimulai dari tingkat paling bawah.
Melalui pendekatan itu, pemerintah ingin memastikan calon pekerja migran mendapatkan pendampingan sejak proses persiapan, pelatihan, hingga keberangkatan.
Selain itu, desa juga diharapkan dapat menjadi pusat informasi dan pengawasan agar masyarakat tidak mudah terjebak praktik penyaluran tenaga kerja ilegal.
Satu Data Pekerja Migran Mulai Disiapkan
Dalam pertemuan tersebut, Bappenas juga menyoroti pentingnya penguatan Satu Data Indonesia melalui pengembangan Satu Data Pekerja Migran Indonesia.
Data yang terintegrasi dinilai penting untuk memetakan lokasi penempatan pekerja migran sekaligus memperkuat sistem pelindungan secara lebih efektif dan terukur.
Dengan basis data yang lebih rapi, pemerintah dapat lebih cepat melakukan pengawasan maupun penanganan jika terjadi persoalan terhadap pekerja migran di luar negeri.
Target 500 Ribu Pekerja Migran Hingga 2029
Pemerintah juga mulai menjalankan Program SMK Go Global yang ditargetkan mampu menyalurkan 500 ribu pekerja migran Indonesia pada periode 2026–2029.
Program ini difokuskan untuk menjembatani kebutuhan pasar kerja global dengan lulusan pendidikan vokasi di Indonesia.
Peningkatan kemampuan bahasa asing, keterampilan kerja, hingga upgrading skill menjadi fokus utama program tersebut agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing di pasar internasional.
Seperti dilansir dari keterangan resmi Kementerian PPN/Bappenas, pemerintah memastikan penguatan tata kelola pekerja migran akan terus didorong melalui perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi dan implementatif.
Rachmat Pambudy menegaskan pihaknya akan mendukung seluruh program kementerian terkait agar kebijakan yang telah berjalan dapat menjadi lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.***
Editor : Muhammad Awaludin