RADAR PALU– Saat banyak negara mulai tertekan oleh lonjakan harga pupuk global hingga lebih dari 40 persen, Indonesia justru mengambil langkah berlawanan. Presiden Prabowo Subianto memutuskan menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen—kebijakan yang dinilai agresif di tengah ancaman krisis.
Langkah ini langsung menyasar sektor paling krusial: produksi pangan. Di saat negara lain mulai goyah, pemerintah memilih menahan tekanan di level petani agar musim tanam 2026 tetap berjalan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, keputusan tersebut bukan reaksi spontan. Ia menyebut kebijakan ini merupakan hasil pembacaan terhadap situasi global yang kian tidak stabil.
Baca Juga: Jaehyun NCT Resmi Bebas Wamil, Disambut Hangat Rekan Satu Band
“Presiden sejak awal sudah melihat tanda-tanda krisis. Arahan beliau jelas, kita tidak menunggu krisis datang, tapi mengantisipasi lebih dulu,” ujar Amran, Minggu (3/5).
Tekanan global memang nyata. Sejak Februari 2026, konflik di Timur Tengah menyebabkan gangguan jalur perdagangan strategis seperti Selat Hormuz yang menguasai sebagian besar distribusi pupuk dunia. Di saat bersamaan, China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama.
Efeknya langsung terasa. Harga urea melonjak tajam hanya dalam hitungan minggu, memicu kekhawatiran krisis pangan di kawasan Asia Tenggara yang masih bergantung pada impor.
Namun Indonesia memilih memperkuat bantalan domestik. Penurunan harga 20 persen mencakup pupuk urea, NPK, hingga ZA, guna menjaga daya beli petani.
Tak berhenti di harga, pemerintah juga membenahi distribusi. Ratusan regulasi dipangkas melalui instruksi presiden. Skema distribusi kini dipersingkat: dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia, lalu langsung ke petani.
Akses pun diperluas. Sistem berbasis KTP diterapkan, jaringan kios diperkuat hingga desa. Targetnya jelas—seluruh sentra pangan terjangkau sebelum musim tanam gadu 2026.
Dampaknya signifikan. Biaya produksi petani diperkirakan turun hingga ratusan ribu rupiah per hektare. Lebih dari 16 juta petani kini memiliki akses pupuk yang lebih cepat dan merata.
Di sisi lain, pemerintah menjaga pasokan lewat diversifikasi impor sejak 2025. Ketergantungan pada satu negara ditekan, sehingga gangguan global tidak langsung menghantam sektor domestik.
Pendekatan ini diperkuat dari sisi hilir. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah ditetapkan Rp6.500 per kilogram, memastikan petani tetap memperoleh keuntungan setelah panen.
Sementara itu, negara lain mulai terdampak. Petani di Thailand dilaporkan menunda tanam akibat mahalnya pupuk. Vietnam menghadapi tekanan ekspor beras, sementara Filipina masih bergantung pada impor tanpa penyangga kuat.
Baca Juga: Bayang Eskalasi, Israel dan AS Siapkan Skenario Serangan Lanjutan ke Iran
Indonesia berada pada posisi relatif lebih stabil. Cadangan beras pemerintah kini menembus lebih dari 5 juta ton—rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Menurut Amran, capaian ini merupakan hasil kebijakan produksi yang konsisten, mulai dari pompanisasi, perluasan areal tanam, hingga penguatan serapan oleh Bulog.
“Inilah hasil dari kebijakan yang tepat dan keberanian mengambil keputusan di waktu yang kritis,” tegasnya.
Dengan kombinasi strategi hulu dan hilir, pemerintah mencoba memastikan satu hal: di tengah ketidakpastian global, produksi pangan nasional tetap berjalan, dan petani tidak menanggung beban sendirian.***
Editor : Muhammad Awaludin